KESATU.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta Dr. H. Purwanto, M.Pd telah menonaktifkan Dedi Mulyadi dari jabatannya sebagai Kepala SDN Sawahkulon.
Hal tersebut dia lakukan setelah mendapatkan perintah langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.
Penonaktifan Dedi Mulyadi, kata Kadisdik, terkait kebijakan kontroversinya mewajibkan para siswa di SDN Sawahkulon mengenakan pakaian lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idul Fitri.
Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Bupati Purwakarta Om Zein Minta Disdik Nonaktifkan Kepsek SDN Sawahkulon
“Yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara waktu, Kepala SDN Sawahkulon dijabat pelaksana tugas,” ucap Purwanto, saat mendampingi kunjungan Bupati Purwakarta di Kantor Kecamatan Maniis, Selasa, 8 April 2025.
Menurut Kadisdik yang akrab disapa Kang Ipung, kebijakan semacam ini tidak ada relevansinya dengan pendidikan.
“Termasuk soal baju lebaran itu, tidak ada relevansinya dengan kegiatan halal bihalal,” katanya.
Baca Juga: Segini Jumlah Sampah Terkumpul Selama Libur Lebaran di Pantai Palabuhanratu
“Jangan terlalu mengada-ada, hal-hal yang enggak ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan, kegiatan silaturahmi dan lain sebagainya,” sambung Kang Ipung.
Dia mewarning kepala sekolah yang lain di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk hati-hati mengeluarkan kebijakan.
“Catatan untuk kepala sekolah yang lain, bahwa halal bihalal dan silaturahmi itu memang penting. Tapi jangan sampai membuat kebijakan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan secara esensial,” katanya.
Sebelumnya Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein Zein, menginstruksikan Disdik menonaktifkan Dedi Mulyadi dari jabatannya sebagai Kepala SDN Sawahkulon.
Baca Juga: Ayep Zaki Inginkan Sukabumi Jadi Kota Ini
Keputusan ini diambil setelah beredarnya pengumuman yang mewajibkan para siswa di SDN Sawahkulon mengenakan pakaian lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idul Fitri.
“Saya perintahkan Disdik Purwakarta agar segera menonaktifkan Kepala SDN Sawahkulon. Pengumuman yang dibuat sekolah ini menimbulkan polemik dan kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa,” pungkas Bupati yang akrab disapa Om Zein. ***