Warga Bandung Tak Bermasker Kena Denda Rp100 ribu

KESATUCO. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan aturan terkait denda administratif bagi warga yang tidak mengenakan masker di area publik. Warga yang melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu dan bisa dibayar secara tunai atau bisa juga nontunai. 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Perwal tersebut dikeluarkan untuk merevisi aturan sebelumnya yaitu Perwal Nomor 37 Tahun 2020.

Denda tersebut tertuang dalam perubahan di Pasal 41A. Dalam salinan Perwal disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 5 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f. Maka, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis.

Baca Juga:  237 WBP Lapas Purwakarta Terima Remisi Khusus Idul Fitri 1442

Kemudian, sanksi sedang terdiri atas jaminan kartu identitas, kerja sosial atau pengumuman secara terbuka. Sanksi berat dalam bentuk denda administratif paling besar senilai Rp100 ribu. Ini seperti yang tertulis di perwal yang ditetapkan Wali Kota Bandung Oded M Danial pada 30 Juli 2020.

Pada Perwal 43/2020 di Pasal 41 ayat (3) disebutkan, pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

Baca Juga:  Izinkan Warga Salat Idulfitri di Masjid dan Lapangan, Pemkot Tasikmalaya: Diawasi Tim Satgas COVID-19

Perwal 43/2020 juga mengubah aturan pada Pasal 10. Dalam pasal ini disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan di daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Yakni, dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun secara berkala.

Membatasi Pergerakan

Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran dan penularan Virus Korona, Gugus Tugas tingkat kota dapat membatasi pergerakan setiap orang, baik dengan berkendaraan atau tidak.

Baca Juga:  Raup Untung Selama Ramadan, Penjual Kurma di Tasikmalaya Patuhi Prokes

Caranya adalah dengan menutup sementara dan atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kota.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi berat yaitu berupa denda administratif sebesar Rp100 ribu.

Adapun denda administratif AKB di Kota Bandung berdasarkan bukti pelanggaran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Yaitu, pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung untuk pelanggaran AKB tingkat kerja. (sab/ded)

Bagikan: