Tersangka Sunda Empire Diadili setelah Wabah Covid 19 Berakhir

KESATUCO. Kasus hoax Sunda Empire telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh penyidik Polda Jabar. Tiga tersangka petinggi kelompok Sunda Empire tinggal menunggu waktu untuk diadili.

Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali membenarkan hal tersebut. Menurutnya, memang kasus tersebut telah dilimpahkan dari Polda Jabar. Meski begitu, hingga saat ini kasus tersebut belum disidangkan.

“Untuk perkara Sunda Empire pelimpahan dari Polda Jabar sudah kita terima. Namun belum dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Abdul melalui pesan singkat, Rabu (13/5).

Baca Juga:  Kasus DBD di Kota Tasikmalaya Terus Meningkat, Pemerintah Daerah Belum Tetapkan KLB

Abdul menjelaskan, kondisi mewabahnya virus corona atau Covid-19 menjadi satu diantara kendala dilimpahkannya kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya, saat ini juga Pengadilan Negeri Bandung sedang menggelar banyak persidangan melalui daring.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan ketua PN (Pengadilan Negeri Bandung) mengingat situasi wabah Corona, maka masa penahanan para tersangka dioptimalkan dulu sampai batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang,” ungkap Abdul.

Kendati demikian, Abdul memastikan pihaknya telah melakukan persiapan untuk mengadili ketiga tersangka Sunda Empire. Diantaranya, delapan orang jaksa sudah disiapkan.

Baca Juga:  Jabar Permudah Perbankan Salurkan Kredit untuk Stimulus UMKM

“Penunjukan jaksa dari Kejati ada enam orang dan dari Kejari ada dua orang untuk menyidangkan perkara tersebut,” pungkas Abdul

Perlu diketahui, pengusutan kasus hoax Sunda Empire diawali dari adanya laporan dari budayawan yang merupakan Ketua Majelis Adat Sunda, Ari Mulia. Sejumlah saksi ahli dari budayawan dan sejarawan juga dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap kelompok Sunda Empire.

Baca Juga:  38 Orang di Gedung DPRD Jabar Terpapar Covid 19

Akhirnya polisi menetapkan tiga orang tersangka diantaranya Nasri Bank sebagai Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai Kaisar, dan Ki Agung Raden Rangga Sasana sebagai Sekretaris Jenderal.

Adapun sejumlah barang bukti satu lembar sisilah kerajaan, surat permyataan, selembar pengambilan sumpah , selembar bukti deposito bank UBS, dan selembar setoran tunai bank.

Polisi menjerat ketiganya dengan Pasal 14 dan atau 15 undang-undang RI No. 1 tahun 1946, dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 10 tahun.

Bagikan:
Left Menu Icon