Terkumpul Rp95 Juta Denda PPKM Darurat, Pol PP : Kebanyakan Dari Pelaku Usaha

Pelaksanaan sidang tipiring pelanggar PPKM darurat di Pengadilan Negeri Cianjur

KESATUCO. Sebesar Rp95.005.000 uang denda pelanggaran aturan PPKM darurat yang terkumpul di Kabupaten Cianjur selama 14 hari. Uang denda yang terkumpul hingga Jumat (16/7/2021) itu, kebanyakan dari para pelaku usaha.

“Denda yang dikenakan melalui sidang tipiring di Pengadilan Negeri Cianjur itu, kemungkinan bisa bertambah. Mengingat, PPKM darurat berlaku hingga Selasa (20/7/2021),” ujar Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Hendri Prasetyadhi, Minggu (18/7/2021).

Menurutnya, pengenaan sanksi bagi pelanggar aturan PPKM darurat terdiri dari administratif dan pidana. Objeknya perorangan dan pelaku usaha.

“Pelanggaran yang diberikan sanksi administrastif perorangan sebanyak 5.017. Sanksi pidana perorangan sebanyak 1 orang. Sementara sanksi administratif pelaku usaha sebanyak 203 pelanggar dan sanksi pidana pelaku usaha sebanyak 203,” ucapnya.

Penerapan sanksi denda tersebut, mengacu pada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Meskipun begitu, operasi yustisi yang digelar selama PPKM darurat difokukan terhadap pendisiplinan masyarakat. Terutama dalam aturan protokol kesehatan.

“Denda itu bukan tujuan utama, namun untuk memberikan efek jera. Lebih utama adalah perubahan perilaku masyarakat agar menaati aturan pemerintah untuk menekan penyebaran covid 19,” ungkapnya.

Sejauh ini, sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan. Satu di antaranya disiplin menggunakan masker saat beraktivitas.

“Di Cianjur alhamdulillah masyarakatnya sudah disiplin. Tapi kita harus terus tingkatkan lagi melalui operasi yustisi,” pungkasnya.

 

 

 

Bagikan: