Soal Isu Penundaan Ibadah Haji Tahun 2020, Ini Penjelasan Kemenag

KESATUCO. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan belum ada keputusan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Hingga saat ini, menurut Kemenag, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan untuk menunda ibadah yang masuk dalam rukun Islam tersebut.

Kemenag menegaskan, Pemerintah Arab Saudi belum lama ini bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini, tapi menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi.

Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman di Jakarta.

Sebelumnya isu penundaan haji 2020 ini kembali muncul setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020.

Baca Juga:  Ratusan Orang di Cipedes Kota Tasikmalaya Jalani Tes Swab

Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Menteri Haji dan Umrah Saudi meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas.

Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi hanya meminta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas.

Pernyataan ini, kata Oman, sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi pada 12 Maret 2020 lalu.

“Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji,” ujar Oman Fathurahman di Jakarta, Rabu (01/04).

Baca Juga:  2.235 Calon Jemaah Haji asal Kota Bandung Gagal Berangkat

“Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” lanjutnya seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Oman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” tuturnya.

Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat.

Baca Juga:  Diduga Ada Pungli, DPRD Desak Pemkot Tangsel Kelola Parkir di Tujuh Pasar

Mitigasi Haji

Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan.

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” pungkasnya.(humas/red)

Bagikan:
Left Menu Icon