Sinergi DPRD dan Pemprov Jabar Bahas Teknis Percepatan Penanganan COVID-19

KESATUCO. DPRD Jabar menggelar rapat konsultasi pimpinan bersama unsur Pemprov Jabar tentang kebijakan penanganan kesehatan dan social safety net akibat COVID-19, Rabu (1/4/2020).

Pada rapat yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan dengan Pemprov Jabar pada pekan lalu baru konsep besar tentang penganggarannya.

Rapat yang juga diikuti Ketua AKD serta Ketua masing-masing fraksi itu, membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran.

Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak COVID-19 perlu diperhatikan.

Baca Juga:  Dinkes Purwakarta Sebut Saran Dedi Mulyadi Turut Andil Menahan Laju Covid 19

“Komitmen DPRD agar terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Yang disepakati pekan lalu bantuan tunai sebesar Rp150 ribu dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp350 ribu,” kata Ineu.

Selain bantuan tunai, sambungnya, ada masukan dari tim gugus tugas agar memperhatikan kebutuhan msyarakat. Karena, faktor social distancing bagaimana nanti teknisnya menyalurkan bantuan tersebut.

Pihaknya pun berharap masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Lalu bagaimana membangkitkan masyarakat pasca-pandemi COVID-19 dengan anggaran sebesar Rp13 triliun dari pemerintah daerah.

Baca Juga:  Ledakan di Pabrik Peleburan Biji Besi di Purwakarta, Pria Asal Karawang Tewas

“Misalnya padat karya, kemudian kegiatan yang membangkitkan UMKM yang terdampak COVID-19,” ucapnya.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pada 20 April Mendatang

Sementara itu, agenda yang tertunda di antaranya Rapat Paripurna yang seharusnya dilaksanakan pada 30 Maret kemarin. Terkait ini, pimpinan dewan dan anggota menyepakati rencana pelaksanaan Rapat Paripurna digelar pada 20 April mendatang.

“Tentunya dengan SOP yang ketat. Dan kebijakan Kemendagri memberikan toleransi pelaksanaan paripurna selama satu bulan ke depan,” katanya.

Dewan berharap, ucap Dewi, ke depan setelah pandemi dinyatakan selesai aktivitas AKD dapat kembali melaksanakan tanggung jawabnya. Pemantauan sangat penting untuk dilakukan yang harus diantisipasi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

Baca Juga:  Wakili Ribuan Pedagang, APB Ngadu ke DPRD Jabar

“Kami akan menugaskan masing-masing komisi untuk melakukan pemantauan. Tentunya juga dalam kondisi yang sudah benar-benar dinyatakan aman,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut DPRD Provinsi bersama stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020. Yaitu, tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).(Red)

Bagikan:
Left Menu Icon