Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi eks Dirut PJT II, Saksi Dicecar Jaksa

KESATUCOLanjutan sidang dugaan korupsi melibatkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta atau PJT II Joko Saputra kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Rabu (29/1/2020).

Sidang menghadirkan tiga saksi. Salah satunya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PJT II Bedjo Sujanto. Di Persidangan, ia menyebut Joko sebagai pemimpin otoriter dan kerap mengindahkan saran dan masukan dari dewan pengawas.

“Dirut itu otoriter, semaunya sendiri. Dalam rapat dirut selalu ngeyel dan semaunya,” katanya di persidangan kasus dugaan korupsi PJT II.

Dalam kasus ini, Joko didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain hingga merugikan negara Rp 4,9 miliar. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Joko dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

“Saya tidak pernah dimintai persetujuan oleh dirut (terdakwa),” katanya. Ditanya soal kegiatan menggunakana dana miliaran rupiah untuk pengembangan sumber daya manusia, ia mengaku tak tahu menahu.

Terutama, terkait perubahan anggaran di rencana kerja tahunan (RKT) triwulan pertama, dari awalnya hanya satu angaran, yakni Rp 2,8 miliar untuk satu item kegiatan menjadi dua item anggaran. Yaitu, item pertama senilai Rp 5,5 miliar dan item kedua senilai rp 3,8 miliar.

“Kalo itu tanpa sepengetahun kami. Kami tahu itu sudah berjalan. Makanya kami turunkan komite etik dan audit untuk memantau kedua kegiatan tersebut,” ujarnya.

Dicecar Jaksa

Di sisi lain, Bejo juga kerap disemprot jaksa penuntut umum karena saat memberikan keterangan sering berbelat belit. Di sidang itu, Bejo sering lupa dan tidak ingat setiap ditanya jaksa, terutama soal pengadaan jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia.

Jaksa KPK, Budi Nugraha menanyakan soal lampiran dokumen lelang dari direksi mengenai kegiatan jasa konsultan pada 2016 senilai Rp 800 juta. Lalu pada 2017 sebanyak dua kegiatan dengan nominal masing-masing Rp 5,5 miliar dan Rp 3,8 miliar.

“Saya lupa. Kalau pelaksananya di 2017 PT BEMC dan PT Dua Ribu Satu Pangripta,” katanya.

Kemudian soal pembahasan kegiatan di 2016, oleh PT Exa Data Internasional (EDI), ia mengaku tidak pernah menghadiri pembahasan tersebut.

Karena sering tidak tahu dan tidak ingat, jaksa menanyakan gaji Dewan Pengawas PJT II.

“Sekitar Rp 30 jutaan lebih,” ujarnya. Jawaban Bejo membuat jaksa meradang.

“Bapak digaji (gede) bukan hanya untuk jawab lupa dan tidak ingat. Pertanyaan saya ini spesifik, saya tidak tanya berapa banyak pertemuan dengan Dirut. Tapi semua yang saya tanya bapak lupa,” kata Budi.

Bagikan:
Left Menu Icon