Sidang Dakwaan Dugaan Korupsi Eks Dirut PJT II Digelar

Jaksa Ungkap Pihak-Pihak Penerima Aliran Dana

KESATUCO. Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pengembangan sumber daya manusia di Perum Jasa T‎irta (PJT) II dengan terdakwa eks Dirut PJT II Joko Saputro digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Rabu (15/1/2020). 

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menerapkan dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor pada sidang yang pertama kali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung itu.

Biasanya, mayoritas perkara KPK yang disidangkan di PN Bandung berupa kasus suap sebagaimana diatur di Pasal 5, 11 hingga 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Dalam kasus ini, jaksa KPK, Budi Nugraha mengatakan, proyek pengadaan jasa pengembangan SDM di PJT II merugikan negara Rp 4,9 miliar. PJT II merupakan perusahaan BUMN yang ditugasi mengelola Bendungan Ir H Juanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

“Kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi 2017 pada PJT II oleh BPK RI mencapai Rp 4,957,386,840,” kata Budi.

Unsur Kerugian Negara dan Unsur Menguntungkan Pihak Lain

Dalam pasal 2 dan 3, selain ada unsur kerugian negara, juga ada unsur menguntungkan pihak lain secara melawan hukum.

Adapun pihak yang diperkaya oleh perbuatan Joko Saputro di antaranya, Andrini Yaktiningsasi sebagai staf biro SDM PJT senilai Rp 1.519.500.000, Lintang Kinanti staf biro SDM PJT II senilai Rp 1.786.721.935, dan Bimart Duandita staf biro SDM PJT II Rp 628.657.935.

Ada pula Sutisna selaku Direktur Utama PT Bandung Management and Economic (BMEC) senilai Rp 944.717.330 dan Andrian Tejakusuma selaku Direktur Utama PT Dua Ribu Satu Pangripta menerima Rp 78.600.000.

Sedangkan perbuatan melawan hukum eks Dirut PJT II yang mengakibatkan kerugian negara dan memperkaya orang lain, bermula dari pengadaan jasa kajian komprehensif atas struktur organisasi termasuk tugas dan fungsi direksi operator Bendungan Ir H Juanda atau Jatiluhur itu.

“Tujuannya untuk kesinambungan pelaksanaan tugas dan efektivitas kerja direksi dan pegawai PJT II. Kemudian ditunjuklah Nandang Munandar Kepala Divisi SDM untuk mengalokasikan anggaran,” ujar Budi.

Proyek Pengadaan Jasa, Konsultasi Perencanaan Pengembangan SDM

Akhirnya, dibuatlah proyek pengadaan jasa konsultasi perencanaan pengembangan SDM dan kegiatan jasa konsultasi perencanaan strategis korporat dan proses bisnis pada PJT II.

Namun kata jaksa, terdakwa mengarahkan pihak-pihak tertentu yang menyusun revisi rencana kerja triwulan I tanpa didasarkan usulan berjenjang.

“Kemudian tidak menyusun harga perkiraan sendiri, merekayasa proses lelang, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kerangka acuan kerja serta membayar berdasarkan berita acara yang tidak benar,” ujar dia.

Perbuatan itu bertentangan dengan Permen BUMN Nomor P‎er-01/MBU/2011 juncto Nomor PeR-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman Etika dan Tata Prilaku di Lingkungan PJT II.

“Selain itu, menyalahi Peraturan Direksi Nomor 1/Dir/16/PRT/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PJT II,” kata Budi.(add)

Bagikan:
Left Menu Icon