Sejumlah Elemen Buruh Masih Tolak RUU Cipta Kerja

KESATUCO. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, hingga saat ini sejumlah elemen buruh masih belum setuju dengan omnibus law RUU Cipta Kerja. Untuk itu, mereka masih melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja.

Said meminta aparat hukum seperti TNI dan Polri tidak melakukan tindak kekerasan terhadap buruh dalam aksi-aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Jangan juga nanti kami dihadap-hadapkan kan, karena kami tidak setuju dengan Omnibus Law ini berhadapan dengan aparat,” kata Said, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Said menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Beliau menyampaikan tentu Polri dan TNI ada SOP-nya. Nah, kalau ada SOP-nya nanti akan ditekankan hindari untuk lakukan kekerasan. Lakukan pengamanan sesuai SOP yang sudah berlaku,” ujarnya.

Mengenai rencana aksi yang akan dilakukan untuk menolak RUU Cipta Kerja, menurut Said, rencananya akan ada aksi gabungan semua serikat buruh saat rapat paripurna setelah masa reses DPR RI.

“Dalam dekat ini, kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. Itu rapat paripurna DPR yang pertama, mungkin tanggal 23 Maret 2020 setelah reses,” tuturnya.

Masa reses anggota DPR RI dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari-22 Maret 2020 sehingga DPR juga menunda pembahasan RUU Cipta Kerja hingga selesai masa reses.

Pada pertemuan dengan Mahfud, KSPI meminta RUU Cipta Kerja untuk didiskusikan ulang karena proses pembuatan RUU Cipta Kerja selama ini berlangsung tertutup, tidak melibatkan partisipasi publik, dan tergesa-gesa.

Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (ant/end)

Bagikan:
Left Menu Icon