Ratas Soal Covid-19 dengan Presiden, Jabar Sepakati Refocusing dan Realokasi APBD

KESATUCO. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti Ratas atau Rapat Terbatas bersama Presiden RI Jokowi terkait COVID-19 melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3/2020).

Dalam ratas terkait penanganan COVID-19 itu, Jokowi meminta seluruh gubernur untuk melakukan mitigasi terhadap masyarakat. Yakni, dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19. Baik terkait isu kesehatan maupun bantuan sosial (bansos) untuk atasi isu ekonomi.

Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada Jumat, 20 Maret 2020 lalu.

Menanggapi arahan tersebut, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, Pemprov Jabar bersama DPRD Provinsi Jabar telah berkoordinasi untuk refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami sudah melakukan rapat dengan DPRD (Jabar). Semua yang bapak (presiden) sampaikan sudah kami siapkan. Pergeseran-pergeseran dana sudah kami sepakati,” ucap Kang Emil.

Fenomena Baru, Miskin Baru

Dirinya pun menyampaikan masalah teknis pendistribusian, karena terjadi fenomena baru. “Ada miskin baru, yang tadinya tidak masuk dalam kategori subsidi, tidak terdaftar namanya, tiba-tiba mendadak dia masuk kategori itu,” katanya dalam ratas via video conference itu.

Untuk itu, Kang Emil pun berharap pemerintah pusat melalui APBN bisa membantu daerah untuk alokasi anggaran terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori miskin baru.

“Itu yang akan menjadi tantangan, kami sedang mengatur. Mohon izin, kami akan fokuskan,mungkin yang miskin lama oleh APBN dan miskin baru akan kami coba hitung dari APBD provinsi,” ujar Kang Emil.

Dalam arahan lainnya, Jokowi juga meminta semua kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memangkas rencana belanja yang tidak diprioritaskan.

“Saya perintahkan kepada semua kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD,” kata Presiden.

Kondisi Fiskal Bukan Kondisi yang Enteng

Anggran perjalanan dinas, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sambung Presiden, harus dipangkas. “Karena kondisi fiskal kita sekarang bukan kondisi yang enteng,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan tiga hal yang menjadi fokus dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air. Ketiganya adalah keselamatan dan kesehatan sebagai hal yang utama, menyiapkan bantuan sosial, serta menghitung dampak ekonomi dan memastikan ketersediaan stok pangan.

Jokowi pun mengingatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Juga memperhatikan para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta para pengusaha mikro dan kecil.

“Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota diarahkan agar menjadi program padat karya tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19,” ucap Jokowi.

Untuk mengatasi dampak COVID-19, presiden juga mengatakan bahwa pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan terkait penambahan bantuan sembako bagi penerima manfaat.

Termasuk juga memulai program Kartu Pra Kerja untuk antisipasi karyawan yang terkena PHK, pekerja harian yang hilang penghasilan, dan pekerja mikro yang kehilangan pasar.

“Dan saya minta agar pemerintah provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi agar mulai didata dengan baik,” katanya.(red)

Bagikan:
Left Menu Icon