Politisi PKB: DPRD Garut Jangan Hanya Menumpuk Perda - Kesatu.co

Politisi PKB: DPRD Garut Jangan Hanya Menumpuk Perda

KESATUCO. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kabupaten Garut, H Alit Suherman ketiga kalinya dipercaya masyarakat untuk duduk di parlemen.

Ditemui di kediamannya, perumahan Graha Mutiara Indah (GMI) 1, di sekitar Kawasan wisata Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, H Alit mengungkapkan pengalamannya selama duduk di parlemen.

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Garut sebanyak tiga periode, media bertanya soal kinerja DPRD Garut periode sebelumnya dan yang baru duduk di parlemen.

Akan Bekerja Lebih Baik

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPRD Garut, H Alit Suherman. (Ft: aa)

Menurut H Alit, belajar dari pengalaman dan mengacu pada aturan hukum yang berlaku merupakan langkah yang ia bangun mengarungi jabatan sebagai anggota legislatif. Sebagai anggota dewan yang telah memiliki pengalaman panjang, ia berjanji akan bekerja lebih baik.

“Saya harus menyampaikan kepada anggota DPRD yang lainnya bahwa semua anggota DPRD harus meningkatkan kinerja. Saat ini tantangan bagi legislatif lebih besar, untuk itu dibutuhkan kerja keras, keberanian untuk menciptkan terobosan,” katanya.

Ketika ditanyakan apa saja yang harus dilakukan DPRD menyikapi berbagai persoalan di Kabupaten Garut, H Alit menegaskan DPRD harus memberikan masukan, kritikan membangun kepada Pemda Garut. Seperti contoh, bila ada sesuatu hal yang kurang sejalan bias disampaikan langsung kepada pihak eksekutif.

“Contoh realnya seperti penegakan Perda. Penegakan Perda ini harus jelas, karena membuat satu produk itu membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga ketika menjadi peraturan harus jelas aturannya. Jangan sampai DPRD hanya menumpuk jumlah Perda,” terangnya.

H Alit juga menegaskan, DPRD harus mengawasi dan mengevaluasi perda-perda yang sudah dibuat, salah satunya Perda penyelenggaraan pendidikan dan Perda kependudukan.

“Setiap Perda yang sudah disahkan itu seharusnya dikawal oleh DPRD, sehingga setiap peraturan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Perda jangan hanya menjadi etalase saja, tetapi Perda harus ditegakan. Dengan demikian setiap persoalan di lapangan bisa sedikit demi sedikit akan teratasi,” ungkapnya. (aa)

Bagikan:
Left Menu Icon