PKB Sebut Nuryamah Komisioner Bawaslu Sukabumi Bukan Kader Partai

KESATUCO. Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi Asep Supriatna menerangkan nama yang tercantum dalam SK partai yang ia pimpin, bukan Nuryamah Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi.Seorang pria bernama Andika melaporkan Nuryamah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam laporannya, Andika menyebut bahwa Nuryamah tercatat sebagai pengurus DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Nuryamah pun disidang etik oleh DKPP di Kantor KPU Jabar.

Asep menyebut, dalam SK yang ditetapkan pada Mei 2016, terdapat kekeliruan nama.

Baca Juga:  MUI Kota Depok - Kodim 0508/Depok Sepakat Tak Beri Ruang untuk Kelompok yang Ingin Mengubah Ideologi

“Tidak benar. Dalam SK itu ada kesalahan nama. Seharusnya Maryamah, bukan Nuryamah,” ujarnya saat dihubungi Kesatu.co, Jumat (14/2/2020).

Kesalahan nama tersebut merupakan kasus lama. Sebab, dua tahun lalu ada yang mengadu terkait kesalahan nama tersebut.

“Kalau anggota Bawaslu ini namanya Nuryamah aja. Dua tahun lalu ada yang ngadu ke saya juga (terkait kesalahan nama),” ucapnya.

Selama ini, setiap petemuan internal DPC PKB Kabupaten Sukabumi tidak pernah ada Nuryamah yang saat ini bertugas di Bawaslu.

Baca Juga:  Muncul Dua Klaster Baru, Uu Minta Warga Jabar Taati Protokol Kesehatan

“Sekarang, tinggal tanya ke orangnya, pernah menjadi kader PKB atau tidak. Kalau pernah, berarti dia kader. Kalau tidak pernah, berarti bukan kader. Saya kira dengan seperti itu akan clear,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nuryamah membantah semua tudingan yang disangkakan kepadanya oleh Andika Rusmana Putra. Dirinya menegaskan bukan anggota partai politik seperti yang disangkakan.

“Saya sangat membantah (atas semua tudingan pengadu). Kita menjalankan tugas sesuai tupoksi dan amanat undang-undang. Saya sudah klarifikasi semuanya ke DKPP,” ucap dia.

Baca Juga:  Dorong UMKM Jadi Kunci Kembalikan Gairah Ekonomi Imbas Pandemi

Dirinya menegaskan bukan seorang anggota partai politik seperti yang disangkakan. Apalagi, sebelum menjadi anggota Bawaslu, dirinya merupakan pendamping desa yang juga tidak boleh dari anggota partai.

“Kami menjalankan tugas sesuai tupoksi dan amanat undang-undang. Saya sudah klarifikasi semuanya ke DKPP dan saya bukan anggota parpol di Sukabumi,” ucapnya. (Fadjar Sidik)

Bagikan:
Left Menu Icon