Perseteruan Vaksin Nusantara Ungkap Siapa Mafia Vaksin

Ilustrasi Vaksin Covid-19. (Foto: Antara)

KESATUCO. Anggota DPR RI dari fraksi NasDem Muhammad Farhan menyebutkan, lembaga legislatif berencana membuat pansus. Hal itu untuk membahas ketersediaan vaksin impor. Pasalnya, dinamika vaksin terjadi tidak terjadi pada tataran lembaga, melainkan elit politik.

“Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor, tapi perlu menetapkan posisi. Vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, vaksin nusantara tidak untuk semua orang,” ujarnya, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal vaksin nusantara, karena ada sentimen negatif kepada pemerintah.

Baca Juga:  Ziarah Kubur Dilarang, Dedi Mulyadi: Ganti Saja Jadi Wisata Religi

“Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia Impor vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi issue ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan vaksin nusantara tak laik mendapatkan izin uji klinis fase II. Alasannya karena vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.

Syarat yang dimaksud terdiri atas uji klinis yang baik (good clinical pratical), bukti prinsip (proof of concept), dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice). Salah satu bukti prinsip, yakni antigen yang digunakan dalam pengembangan vaksin Nusantara juga dinilai tak sesuai standar.

Baca Juga:  Marwan Izinkan Salat Ied di Masjid, Takbir Keliling Dilarang

Terdapat pula kejanggalan menurut BPOM, seperti perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Selain itu BPOM menemukan perbedaan data yang mereka terima dengan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu 14 April 2021.

Baca Juga:  Kasus Covid 19 Senantiasa Bertambah, Fahmi : Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Keputusan BPOM membuat pihak-pihak yang mendukung pengembangan vaksin Nusantara berang. Mereka menilai lembaga tersebut tak mendukung terwujudnya kemandirian vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menambahkan, vaksin Nusantara sebagai produk dalam negeri seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah. Hal itu seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

“Tidak ada muatan politik sedikit pun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum COVID-19 bisa menjadi pintu masuk,” pungkasnya.

Bagikan: