Perhutani KPH Purwakarta Tindak Lanjuti Keberadaan 3 Unit Backhoe di Kawasan Hutan

KESATUCO. Jajaran Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta dan Jajaran Lapangan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sadang membantu proses pengangkutan tiga unit alat berat backhoe dari kawasan hutan ke Polres Purwakarta untuk diamankan, Senin (10/5/2021).

Ketiga unit backhoe tersebut sebelumnya kedapatan tengah melakukan kegiatan pengerukan tanah dan perusakan tanaman di petak 39 C Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Campaka/Cibungur BKPH Sadang. Kejadian tersebut saat ini sedang dalam proses penyelidikan Unit Tipidter Polres Purwakarta.

Administratur KPH Purwakarta Uum Maksum menyampaikan, Perum Perhutani KPH Purwakarta serius dalam pemberantasan perusakan hutan di wilayah kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan pihaknya membantu Satreskrim Polres Purwakarta dalam proses penyidikan perkara tersebut, sehingga naik ke tahap penyelidikan.

Baca Juga:  Intensifkan Vaksin COVID-19, Polsek Cisayong Jemput Warga

“Tahap selanjutnya, Polhutmob KPH Purwakarta membantu mengawal Tipidter Satreskrim dalam proses penyitaan dan pengangkutan alat bukti tiga unit backhoe ke Mapolres Purwakarta,” kata Uum saat dihubungi melalui gawainya, Selasa (11/5/2021).

Sementara itu, Kanit Tipidter Polres Purwakarta Rangga Gunira menyampaikan, pada saat awal diamankan, Rabu (21/4/2021) lalu, pihaknya langsung memeriksa operator dan pengemudi untuk proses penyelidikan.

“Kami juga sudah meminta keterangan dari Polhutmob. Kemudian, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan kami pun melakukan gelar perkara,” ujar Rangga.

Baca Juga:  Pemkab dan DPRD Purwakarta Sepakati Raperda Retribusi PBG
Proses Penyidikan

Selanjutnya, pada Senin (10/5/2021), imbuh Rangga, dinaikkan prosesnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. “Kami pun melakukan penyitaan terhadap alat berat tersebut. Langkah berikutnya adalah pemanggilan terhadap rangkaian pihak yang terkait dengan kegiatan ini,” ucapnya.

Rangga menambahkan, berdasarkan pengamatan dan hasil penyidikan memang belum ada tanah yang keluar terkait penambangan itu. Namun dalam hal ini, sambungnya, alat berat sudah masuk kawasan hutan yang dikelola Perhutani.

Baca Juga:  Rejang Lebong Terima Program Bedah Rumah dari Kemensos

“Karenanya kami terapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 dan 2 yaitu penambangan dilakukan oleh perseorangan tanpa izin,” katanya.

Ancaman pidananya, kata dia, paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Apabila penambangan dilakukan korporasi, maka pidana paling singkat delapan tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp20 miliar dan paling banyak Rp50 miliar,” ucapnya. (Red1)

Bagikan: