Penolakan UU Ciptaker Meluas, Ahmad Syaikhu Minta Presiden Jokowi Dengarkan Aspirasi Buruh

KESATUCO. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) makin meluas. Aksi unjuk rasa oleh para buruh di berbagai daerah, termasuk ibukota, sepertinya tak terhindarkan. Mereka menyatakan menolak undang-undang yang baru disahkan DPR RI tersebut.

Presiden PKS terpilih, Ahmad Syaikhu pun angkat suara. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan yang luas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Caranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu dan mencabut UU Ciptaker.

Baca Juga:  Polres Indramayu Tangkap Dua Sejoli Pengedar Sabu

Permintaan itu disampaikan Syaikhu setelah melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Ciptaker.

“Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya,” kata Syaikhu dikutip laman PKS.

Menurut pria yang baru satu hari terpilih sebagai Presiden PKS, aksi unjuk rasa buruh dan koalisi masyarakat sipil ini sangat bisa dipahami. Karena kandungan UU Ciptaker baik secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.

Baca Juga:  Polres Kota Cirebon Berikan SIM D Gratis untuk Penyandang Disabilitas

“Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita,” tegas Syaikhu.

UU Ciptaker, tambah Syaikhu, memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib Pekerja/buruh Indonesia dan lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.

“Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon,” tambah Syaikhu.

Menurut Syaikhu UU Ciptaker ini bukan hanya cacat secara materi atau substansi tetapi juga cacat secara formil atau prosesnya. “UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan!”

Baca Juga:  HUT Kopassus ke-69, Ini Harapan Panglima TNI

“Kami tegas menolak dari awal hingga saat pengesahan,” kata Anggota Komisi V DPR RI itu.

Syaikhu berharap, pemerintah bisa mengakomodir aspirasi buruh dan koalisi sipil masyarakat.

” Presiden bisa keluarkan Perppu jika memang benar benar peduli dengan nasib pekerja dan kedaulatan ekonomi,” tegas Syaikhu. (rif)

Bagikan: