Penghapusan Honorer, Kota Tangsel Bakal Kebanjiran Pengangguran

KESATUCO. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal kebanjiran pengangguran akibat penerapan kebijakan baru yang disepakati Pemerintah dan DPR RI terkait penghapusan honorer di pemerintahan.

Hal tersebut, mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan UU tersebut, dinyatakan bahwa hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu, ASN dan PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, mendorong tenaga honorer Tangsel yang berjumlah 8.000 orang mendaftar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).

“Mereka itu sudah lama bekerja disini, kami juga dibantu dalam pelayanan masyarakat. Kami  menyarankan uteman- teman honorer yang berusia dibawah 35 tahun untuk mendaftar CPNS. Bagi usia teman – teman honorer yang di atas 35 bisa mendaftar (PPPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat,” kata Apendi Kepala BKPP Tangsel Kamis (23/1/2020).

Menurut Apendi, dari ribuan tenaga honorer di Tangsel, banyak yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum Kota Tangsel berdiri.

“Kalau mereka sampai di pemutusan hubungan kerja (PHK) begitu saja, ya repot juga, makanya kami dorong mengikuti PPPK. Saya berdoa mudah-mudahan honorer ikut PPPK sesuai aturan,” ucapnya.

Meski begitu, rasio ketersediaan pegawai honorer di Tangsel yang mencapai 8.000 orang tidak sebanding dengan formasi keersediaan kursi PPPK dan ASN. Ia menegaskan, penghapusan honorer berpotensi menambah pengangguran.

Pihaknya berharap pemerintah pusat memberikan kuota lebih untuk Kota Tangsel dalam penerimaan ASN dan PPPK di tahun-tahun mendatang sehingga bisa akomodir honorer.

“Untuk PPPK tahun 2019 kemarin saja hanya 366 dan ASN tahun ini 222. Inikan masih jauh,” tandasnya. (azh).

Bagikan:
Left Menu Icon