Paparan Radikalisme Di Pilkada Tangsel

Oleh: Muhtar S. Syihabuddin

DUNIA sedang dilipat, apa yang terjadi di kota penyangga Jakarta bernama Tangerang Selatan bisa diketahui seketika. Tersiar berita di www.kesatu.co (4/9) berjudul “PKB Tangsel Ingin Cawako Yang Tangguh Dan Berani Terima Tantangan” yang salah kutipannya adalah “Yang paling utama dia harus cinta mati pada NKRI dengan tidak terpapar radikalisme” yang dikatakan oleh ketua Desk Pilkada Muthmainnah di DPC PKB Tangsel (3/9).

Ingatan saya meloncat ke bangku kuliah UIN Jakarta (dulu IAIN berlokasi Ciputat Tangsel) ketika diskusi buku “Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru” karya Abdul Azis Thaba (1996). Menurutnya, relasi Islam dan negara bisa dikatakan panas dingin, satu sisi negara menjamin keberadaan agama, tapi saat yang sama ada proses substansiasi dengan tidak menonjolkan makna simbolik yang cendrung radikal.

Getarannya terasa dalam semangat PKB Tangsel yang sedini mungkin memagari cawako dengan platform kabangsaan dalam menjaring bakal calon walikota. Berangkat dari pikiran yang steril dari upaya merontokkan bangunan kebangsaan dengan paham radikal yang nota bene banyak dipertanyakan banyak pihak.

Penolakan paparan radikalisme bisa dipahami sebagai cara paling memungkinkan untuk mengerem laju gerakan yang tidak sejalan dengan upaya membangun masyarakat. Ini paralel dengan Tangsel dengan motto “Cerdas, Modern dan Religius” harus bersih dari bercak gerakan yang mengoyak idiologi kebangsaan.

Paparan radikalisme cacat sejak lahir, mengingat negara ini didirikan yang bertahan hingga detik ini karena konsensus bersama, bahwa negara menjamin setiap warga untuk hidup berdampingan tanpa membedakan karena ras, suku, agama dan bahasa. Hidup berdampingan ini akan tergerus jika paparan radikalisme ada aktifitas keseharian publik.

Kita semua mengetahui dialog idiologis telah usai dengan kehadiran Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat rakyat kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa bahkan agama, yang jika tidak mendudukkan setiap warga setara akan melahirkan petaka sosial.

Preseden Bhineka Tunggal Ika juga sedikit banyak merupakan turunand dari pengalaman kenabian kala kelola negara kecil di madinah dengan piagam madinah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin agama sekaligus pemerintahan negara madina. Almarhum Cak Nur (1997) meredaksikannya dengan “kalimatun sawa”; kalimat sama bagi semua golongan dalam struktur tata negara dengan menghargai kemajukan.

Kembali ke soal cawako, paham kebangsaan ini sangat penting untuk dikonfirmasi ulang sebagai dasar dari visi misi yang akan disampaikan. Jika dibiarkan, boleh jadi paparan radikalisme menjadi isntrumen menarik simpati publik ketika kampanye nanti.

Paparan radikalisme sedang mencari tempat dalam setiap gerakan sosial politik, dari denyut paling kecil dalam masyarakat sampai kontestasi politik. Ini seiring dengan semburan simbol radikalisme di ruang publik dengan semangat tawaran konseptual di tengah kondisi masyarakat yang tak kunjung adil dan sejahtera.

Pilkada 2020 harus melihat secara jernih bahwa konsensus kebangsaan kita sudah menentukan Pancasila sebagai acuan dalam menata pembangunan dalam masyarakat, itu yang pertama. Tafsiran dan pandangan yang secara lugas bertentangan dengan paham kebangsaan itu, semestinya sudah harus dihentikan.

Kedua; pilkada bukan wadah nostalgia akan kontestasi idiologis dalam dialog kebangsaan 1950-an di majlis konstituante. Reinkarnasi tawaran idiologis tersebut sampai detik ini belum terasa mashalahatnya, kecuali sangat kentara madharat bagi sebagian golongan yang selama ini terjamin hak hidupnya dalam rumah besar NKRI.

Ketiga; setiap cawako pilkada harus menyadari perjuangan yang semestinya dilakukan itu adalah mewarnai bangunan NKRI itu dengan nilai-nilai keyakinan yang dalam suasana kebangsaan yang setara dengan keyakinan beda lainnya. Proses substansiasi atas kehidupan berbangsa dan bernegara lebih memungkinkan dibandikan pemaksaan simbol idiologi. Ini yang terbaca pada perda yang berasal dari keyakinan agama tertentu, meski belakangan cendrung banyak mendapat penolakan karena punya kesulitan implementasi.

Walhasil, selamat datang Pilkada Tangsel 2020 yang tidak menutup kemungkinan adanya paparan radikalisme, mengingat ia masih punya magnet elektoral. Paparan radikalisme itu kerap dikaitkan dengan semangat menjadikan masyarakat lebih adil dan makmur, di tengah pembangunan di setiap daerah yang belum menemukan bentuknya yang sempurna.

Penulis adalah Pengasuh Pesantren Assalam Plered Purwakarta

Bagikan:
Left Menu Icon