Pangan Harus Dikelola Lembaga yang Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

Anggota DPRD Jabar H.A Sopyan

KESATUCO. Anggota DPRD Jawa Barat H.A Sopyan BHM mengatakan, kebijakan terkait pangan di Indonesia masih relatif lambat. Pasalnya, pengambilan kebijakan melibatkan sekitar enam kementerian/lembaga.

“Maka dari itu, perlu dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani urusan Pangan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Itu sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan , ujarnya

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Termasuk menyatukan Kondisi eksisting kebijakan Pangan yang belum terintegrasi Sehingga, bisa menjadi solusi ketidakstabilan suplai Pangan pokok secara nasional.

“Karena itu lembaga yang diamanatkan UU sejak tahun 2012 lalu ini,harus mempunyai kewenangan sebagai operator yang melaksanakan seluruh regulasi Pangan nasional. Dari mulai produksi, pengadaan, hingga distribusi. Terutama untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan Pangan pokok antar daerah,” ucapnya.

Konsekuensi dari pembentukan lembaga yang khusus mengurusi Pangan nasional ini, bisa meleburkan kelembagaan dan kewenangan beberapa lembaga atau BUMN. Terutama yang selama ini mengurusi produksi, penyediaan, dan distribusi pangan.

“Karena itu, lembaga amanat UU Pangan ini diharapkan bisa mengatasi kesenjangan produksi dan mahalnya biaya distribusi Pangan pokok di Indonesia. Karena itu, salah satu fungsinya harus menciptakan efisiensi stok dan distribusi Pangan nasional,” pungkasnya.

Bagikan: