Ormas Kota Banjar Geruduk Mapolresta

Kecewa Pelaku Hoaks Tak Diproses Hukum

KESATU. Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Banjar menggelar unjuk rasa di Markas Kepolisian Resor Kota Banjar, Selasa (29/9). Mereka meminta kasus hoaks dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan seorang tokoh masyarakat berinisial MG diproses hukum.

Unjuk rasa diikuti massa dari Barisan Ansor Serbaguna (BANSER), IPNU, IPPNU, PMII, GMNI, dan Bobotoh Kota Banjar. Mereka kecewa proses hukum terhadap MG ditangguhkan oleh kepolisian.

Hoaks dan ujaran kebencian diduga dilakukan MG di media sosial. Lewan akun Facebook miliknya, MG memposting foto salah satunya Ketua Umun GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dengan tulisan ‘Herder-herder peliharaan Istana’. Penanganan kasus tersebut ditangguhkan dengan alasan Ketua PC GP Ansor Kota Banjar sebagai pelapor sudah mencabut laporannya. Pihak kepolisian beralasan kasus MG perbuatan fitnah sehingga merupakan delik aduan

Baca Juga:  Waktu Pelaksanaan Vaksinasi di Purwakarta Belum Pasti, Ini Langkah Dinkes

“Tindak pidana yang dilaporkan bukan perbuatan fitnah tetapi ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoaks),” kata Sekretaris PC GP Ansor Kota Banjar Ahmad Muhtar mengingatkan.

Ahmad Muhtar menilai, Polres Banjar tidak memiliki ketegasan untuk menindak lanjuti perkara tersebut, bahkan terkesan akan mengesampingkan perkara tersebut karena secara lisan telah dicabut oleh Supriyanto mengatasnamakan Ketua PC GP Ansor Kota Banjar sebagai pelapor.

Baca Juga:  Ratusan Agenda Sidang di PA Cianjur Ditunda, Ini Sebabnya

Namun menurut Muhtar, pencabutan laporan lisan bukan keputusan PC GP Ansor Banjar melainkan keputusan pribadi Supriyanto. Perbuatan Supriyanto yang telah mengambil keputusan sepihak disebabkan adanya tekanan dari sejumlah organisasi yang mendukung terlapor.

Supriyanto diketahui didatangi sejumlah orang dari sejumlah organisasi di rumahnya pada Jumat, 11 September 2020. Pada saat itulah Supriyanto dipaksa untuk mencabut laporannya.

Sementara itu, Wakil Ketua LBH GP Ansor Jawa Barat, Andi Ibnu Hadi mengatakan pencabutan pelaporan secara lisan yang dilakukan oleh Supriyanto jelas dan nyata disebabkan adanya paksaan dari pihak terlapor. Karenanya ia meminta hal itu harus dikesampingkan mengingat tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan hukum yang sempurna.

Baca Juga:  Meski Pandemi, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tetap Peroleh Imbal Hasil Di Atas Deposito

“Tindak pidana yang dilakukan oleh terduga MG adalah menyebarkan postingan berisikan ujaran kebencian atau permusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008,” demikian kata Andi Ibnu.(sak)

Bagikan: