Omnibuslaw RUU Cipta Kerja, Keran Investasi Harus Dibarengi Perhatian Aspek Lingkungan

KESATUCO. Berbicara Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja tidak hanya soal aspek ketenagakerjaannya saja, tetapi aspek lingkungan juga harus diperhatikan.

Pasalnya, RUU Cipta Kerja mengusung semangat pembukaan investasi sebesar-besarnya agar menghasilkan produksi barang ataupun jasa di dunia industri.

Sosiolog Unpad, Budi Radjab menjelaskan, dengan keran investasi yang dibuka itu, meniscayakan kemudahan dalam perizinan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan.

Perizinan berkaitan lingkungan seperti UKL, AMDAL hingga izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mencakup soal izin pembuangan limbah cair hingga soal penyimpanan limbah.

“Lingkungan itu hal yang bersifat sustainable (keberlanjutan) dan RUU Cipta Kerja menyangkut soal aspek lingkungan juga. Sehingga, sama pentingnya untuk dikritisi,” kata Budi pada diskusi yang digelar Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Unpad dan Bandung School of Democracy di Jalan Banda, Kota Bandung, Selasa (15/9/2020).

Jangan sampai, sambungnya, kemudahan investasi di RUU Cipta Kerja itu, mengabaikan perlindungan lingkungan. Jangan sampai pula investasi besar tapi nanti merusak lingkungan.

Perhatikan Dampak Lingkungan

Ditemui di tempat yang sama, Presiden BEM KEMA Unpad, Riezal Ilham Pratama menuturkan, selama ini isu Omnibuslaw selalu berfokus pada isu perburuhan. Padalah, menurutnya bahasan soal dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena kemudahan investasi juga harus diperhatikan semua pihak.

Bahkan, lanjut Riezal, mencontohkan soal kebijakan pemerintah yang pro terhadap pembangunan infrastruktur namun ternyata berdampak pada aspek lingkungan. Seperti banjir di Kabupaten Bandung Barat imbas pembangunan (Kereta Cepat Jakarta) Bandung.

“Jangan sampai¬† kemudahan investasi dari UU Cipta Kerja melahirkan kerusakan lingkungan yang lain. Sekarang kan izin AMDAL dicabut, regulasi perizinan dalam investasi dipermudah,” kata Riezal tegas.

“Dari buruh menolak RUU Cipta Kerja dan lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga lebih pro buruh,” ujar Riezal.

Sementara itu, pembicara dari kalangan buruh yang juga Koordinator SBSI 1992 Jabar Ajat Sudrajat menuturkan, pihaknya tetap mempermasalahkan aspek perburuhan yang terdapat dalam Omnibuslaw.

Menurutnya, pemerintah lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga lebih proburuh.

“Dari buruh menolak RUU Cipta Kerja dan lebih baik memperbaiki sejumlah aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga lebih proburuh,” ucapnya. (ROY/DED)

Bagikan: