MK Calon Kades Tidak Mesti Dari Desa Setempat

KESATUCO. Sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi yang ingin mencalonkan kepala desa, saat ini tidak mesti dari desa setempat. Aturan tersebut berlaku, saat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu melakukan gugatan Undang-undang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala desa.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” papar Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat,” pungkasnya. [hit]

Bagikan:
Left Menu Icon