Masih Punya Izin, 17 Penambang Harus Ikut Jaga Geopark Sukabumi

KESATUCO. Kepala Dinas Perindustrian Energi Sumber Daya Mineral (PESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono meminta masyarakat untuk  menjaga dan melestarikan Geopark yang saat ini sudah mendunia. 

“Kita jaga dan lestarikan bersama, kawasan Geopark tersebut menjadi kawasan yang dilindungi,” kata Bambang, usai rapat membangun komitmen dalam rangka menyelaraskan usaha tambang dengan isu lingkungan di kawasan GCP, di Pendopo, Kabuoayen Sukabumi, Kamis (14/02/2020).

Dia mengaku, adanya para pelaku usaha tambang di kawasan tersebut yang sudah ada sebelum dinobatkan Kawasan Geopark oleh Unesco, menjadi permasalahan.

“Makanya diperlukan adanya kepastian tentang investasi regulasi. Makanya regulasi tersebut, sudah di-rivew dengan kementerian ESDM, pemerintah daerah,  akademisi, dan komunitas yang telah bersepakat untuk kawasan geopark,” terang Bambang.

Satu diantaranya, dalam poin regulasi tersebut menyatakan, salah satu kuncinya adalah kawasan lindung yang secara aturan harus bebas dari kegiatan apapun, termasuk tambang.

Data DPESDM menyebutkan tidak semua desa dari 74 di delapan kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk area GCP adalah kawasan lindung.

“Ketentuan GCP ini meliputi lebih kurang 26 Geosite.  Di dalamnya ada izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan sebelum adanya geopark ada 17 pengusaha yang memilki Izin Usaha Pertambangan (IUP),” katanya.

Bahkan,  kata Bambang,  diantaranya ada yang sudah pegang izin operasi produksi. Dengan dasar hasil revisi regulasi tersebut akhirnya distop.

“Mereka yang punya izin,  kita stop dulu tidak melakukan kegiatan apapun. Sampai ada Revisi dan komitmen bersama terbentuk,” tambahnya.

Dengan adanya revisi regulasi tersebut, pemerintah membangun komitmen dengan semangatanya Geopark harus dijaga dan dilestarikan. Kegiatan tambang dibolehkan dengan catatan menggunakan konsep green mining (Pertambangan Hijau) .

“Konsep ini,  menjadi komitmen para pengusaha tambang yang mempunyai izin operasi di kawasan GCP,” paparnya.

Mengenai pengawasan pertambangan liar (Ilgal minning), kata Bambang, harus diminimalisir. “Dalam rapat juga diusulkan adanya tambang rakyat, menjadi salah satu upaya mencegah maraknya pertambangan liar,” ucapnya.

Dalam hal ini, peran pemerintah berfungsi dalam dua hal mengenai pengawasan tambang liar yakni melakukan pembinaan dan penertiban (penindakan).

“Pemerintah daerah konteksnya melakukan pembinaan dari mulai identifikasi kita ingatkan kepada si penambang.  Kalau tida bisa diingatkan domainnya penegak hukum yaitu dilakukan penindakan atau penertiban,” bebernya.

Lanjut dia,  ada dua langkah penanganan untuk ilegal mining ini dari hasil ketentuan perundangan bisa diberikan izin atau sebaliknya harus dihentikan sebagai konsekuensinya.

“Makanya, Pemerintah Provinsi  Jawa Barat mengajak membangun Jawa Barat bersama sama karena masing masing punya keterbatasan,” pungkasnya. (Her)

Bagikan:
Left Menu Icon