Mahfud MD Sebut Pilkada Masih Diwarnai Politik Uang

KESATUCO. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Plkada) masih diwarnai politik uang. Politik uang tersebut terjadi sejak jaman Orde Baru.

“Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai,” kata Mahfud saat menjadi pembicara pada acara Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI), di Jakarta Barat, Senin (24/2/2020).

Menurut Mahfud, kekuasaan DPRD di era Orde Baru dianggap buruk karena diberi kekuasaan untuk memilih kepala daerah. Kekuasaan tersebut menjadikan praktik money politic untuk memilih kepala daerah kerap terjadi.

Baca Juga:  Polisi Overdosis, Gunakan Corona Dalih Berangus Kaum Kritis

Ia menjelaskan, politik uang pernah terjadi di Pilkada Yogyakarta dan Jawa Timur. Anggota DPRD diberi uang untuk meloloskan kepala daerah.

“Di Yogyakarta, Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD-nya 45, sebanyak 23 orang dikarantina, dibayar kamu harus pilih ini. Di Jawa Timur sana di mana terjadi. Jadi kemungkinan ya kepala daerah lalu terjadi jual beli pada waktu itu dan itu menjadi bahasan sehari-hari. Kalau begitu kebablasan DPRD yang zaman orde baru itu. Sekarang diperkuat menjadi legislatif menjadi tulang punggung, sekarang menjadi alat jual beli politik untuk jabatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hanya dengan bermodalkan Rp5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. Transaksi jual beli jabatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan.

Baca Juga:  Meski Partai Baru, Gelora Diperhitungkan di Pilkada

“Itulah untuk jabatan gubernur misalnya waktu itu gampang sekali orang bayar Rp5 miliar satu suara asal memilih gubernur ini. Transaksinya di lobi hotel yang dikontrol oleh ketua fraksi partai,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mengganti sistem pemilihan kepala daerah yang ada. Melalui UU No 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

“Itu terjadi tahun 2004. Karena kemarahan politik kita terhadap DPRD di berbagai daerah. Sehingga di era-era itu banyak anggota DPRD masuk penjara. Kita ubah UU sekarang jadikan kepala daerah DPRD sebagian di tekan gajinya diperkecil ini nya tidak boleh lagi minta laporan pertanggungjawaban. Tapi apakah keadaan lebih baik? tidak,” jelasnya.

Baca Juga:  Pjs Bupati Sukabumi Tegaskan ASN Harus Netral

Namun, praktik tersebut kini telah berpindah dari DPRD ke partai politik.

“Ndak bayar ke DPRD, bayar ke partai, mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor,” jelas Mahfud. (ant/end)

Bagikan: