Mahalnya Pilkada Langsung, Ridwan Kamil Sempat Gadai Moge Miliknya di Pilgub Jabar

KESATUCO. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku tidak setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah atau pilkada dikembalikan ke DPRD di setiap daerah. Mekanisme seperti itu berlaku di era orde baru.

Terlebih, proses pilkada langsung yang saat ini berlaku bagian dari demokrasi dan telah berjalan selama 20 tahun.

Emil sapaan Ridwan Kamil menyatakan, ia sebagai kepala daerah adalah produk Pilkada langsung, baik saat menjabat Wali Kota Bandung maupun Gubernur Jabar. Untuk itu, pilkada langsung dinilai lebih baik meski terdapat sejumlah kekurangan.

“Faktanya pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu,” kata Emil di Bandung, Rabu (20/11/2019).

Sebagai contoh, Emil menjelaskan, di India yang memiliki jumlah penduduknya lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital, sehingga bisa lebih murah. Sementara di Indonesia, hingga saat ini masih memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Dengan demikian, kata dia, setiap pasangan setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, di Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberikan anggaran sekira Rp 100 ribu per orang.

“Biaya termahal itu saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar. Jadi wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya di lapangan. Saya tahu biaya termahal ada di situ,” ujarnya.

Di Pilkada Jabar 2018, Emil mengaku harus menggadaikan motor Harley Davidson dan sejumlah barang lain miliknya. Langkah tersebut, ia lakukan untuk menutupi kebutuhan biaya pilkada di Indonesia yang tergolong mahal.

“Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyaklah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya,” tandasnya. (man)

Bagikan:
Left Menu Icon