Tujuh Lawyer Laporkan Panitia Mukab Kadin Garut Ke Pengadilan

KESATUCO. Tujuh Pengacara kondang asal Garut dikerahkan salah satu kandidat calon Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri), Agus M Alfaz melakukan gugatan hukum kepada pantia Musyawarah Kabupaten (Mukab) KADIN Kabupaten Garut ke VII.

Gugatan pun telah dilayangkan ketujuh pengacara melalui Law Office Risman Nuryadi and Partners ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Garut, hari Jumat (24/01/2020). Risman Nuryadi SH saat dihubungi kesatu.co, Jumat (24/01/2020) melalui sambungan telfonnya membenarkan pelaporan tersebut.

Cacat Demi Hukum

Menurut Risman Nuryadi, pihaknya menilai pemilihan Ketua KADIN melalui Mukab KADIN Kabupaten Garut ke VII syarat pelanggaran atau cacat demi hukum.

Nama-nama Tujuh pengacara yang menjadi kuasa hukum kandidat Ketua Kadin, Agus Alfaz. (Ft: ist)

Dugaan pelanggaran yang dicatat tim kuasa hukum Agus Alfaz diantaranya ada tiga poin, pertama soal waktu pelaksanaan Mukab, kedua tentang schedule tahapan yang dilaksanakan panitia dan ketiga tentang kegiatan Mukab KADIN.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi: Pemangkasan Anggaran Harus Dilanjut, Saatnya Negara Fokus Sejahterakan Rakyat

“Panitia seolah-olah tidak netral, pelaksanaan Mukab KADIN Kabupaten Garut melanggar PO (peraturan organisasi) dan AD/ART organisasi. Pelaksanaan ini melanggar Keputusan Presiden atau kepres,” papar Risman.

Intinya, sambung Risman, pelaksana Mulan KADIN Kabupaten Garut diduga kuat telah melanggar aturan atau cacat demi hukum.

“Dalam provisi atau tuntutan kita, apabila panitia terbukti melakukan pelanggaran, maka kami meminta dilakukan pemilihan ulang mukab sesuai aturan yang berlaku,” tandas Risman.

Baca Juga:  2.235 Calon Jemaah Haji asal Kota Bandung Gagal Berangkat
Dua Bulan Sesudah Atau Sebelum

Risman menegaskan, sesuai Perpres, waktu pelaksanaan bisa dilaksanakan paling cepat dua bulan sebelum masa jabatan ketua habis masa periodenya, dan paling lambat dua bulan setelah masa jabatan ketua itu habis.

“Masa kepemimpinan Ketua KADIN Kabupaten Garut periode 2015-2020, yakni H Deden itu habis pada bulan November 2020. Artinya pelaksanaan Mukab KADIN Garut itu seharusnya bulan September 2020 atau bulan Januari tahun 2021,” ucap Risman.

Sementara, ujar Risman, pelaksanaan mukab dilaksanakan bulan Januari tahun 2020. “Klien kami merasa ada kedzaliman dalam proses mukab yang telah dilaksanakan tanggal 21 Januari 2020. Kami sebagai kuasa hukumnya akan memperjuangkan itu,” terangnya.

Baca Juga:  Bupati Sukabumi Minta Masyarakat Lebih Cermat Menyewakan Rumah
Siap Melawan Gugatan

Sementara itu, Ketua OC (Organizing Comitee), Asep Hendra Bakti atau yang biasa disapa Kang Ahe saat dihubungi kesatu.co melaui sambungan What’s App nya mengatakan, posisi sekarang Yudi Lasminingrat sudah ter SK kan oleh KADIN Provinsi Jabar.

“Jadi dari kami panitia bahwa proses tahapan mukab telah memenuhi kaidah-kaidah AD/ART, Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan Mukab kab /kota,” terangnya.

Untuk itu, Ahe mengaku sudah siap menerima gugatan dari piha Agus Alfaz. “Insya Allah dari awal pun kita siap. OC hanya menjalankan teknis apa yang menjadi kebijakan di SC,” paparnya. (aa)

Bagikan:
Left Menu Icon