KSPSI Minta Pemerintah Mengkaji Matang Penerapan New Normal

KESATUCO. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat atau KSPSI Jabar, Roy Jinto meminta pemerintah melakukan kajian secara matang terkait penerapan new normal. Pasalnya, new normal bisa saja menjadi gelombang penyebaran virus baru, terutama di perusahaan-perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Roy, menanggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan akan menerapkan kebijakan new normal pada Senin (1/6/2020).

Menurutnya, marak pekerja yang pulang ke kampung halaman setelah dirumahkan oleh perusahaan. Berdasarkan data yang diterimanya, Roy menyebut angka pekerja di Jabar yang dirumahkan sudah mencapai angka 200 ribu.

Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi penyebab adanya gelombang penularan virus terlokalisasi di perusahaan.

Baca Juga:  Lagi, Polres Sukabumi Kota Tangkap Pengedar Narkotika Jenis Sabu

“Penyebaran COVID-19 ketika karyawan sudah semuanya bekerja. Maka ada kekhawatiran penyebarannya menjadi fokus di industri-industri. Karena, arus balik teman-teman buruh yang mudik dan sekarang harus bekerja kembali perlu diwaspadai,” ucap Roy saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (28/5/2020).

Roy menegaskan, jangan sampai kebijakan new normal malah memberikan dampak negatif terhadap buruh atau pekerja, demi memulihkan perekonomian di Jawa barat.

“Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang dampaknya mengorbankan buruh demi kepentingan ekonomi,” kata Roy.

Social dan Physical Distancing Sulit Diterapkan di Perusahaan

Terkait kesiapan protokol COVID-19 di perusahaan dalam memasuki new normal, KSPSI Jabar menilai sebagian perusahaan sudah mulai menyediakan hand sanitizer dan masker sebagai alat pelindung diri. Meski begitu, untuk social dan physical distancing bakal sulit diterapkan terutama di perusahaan manufaktur padat karya.

Baca Juga:  Kakek di Banjar Jawa Barat Cabuli Anak di Bawah Umur

“Dalam industri itu kan dia nggak bisa menjaga jarak dua meter dengan karyawan lain. Karena proses produksi dalam satu ruangan itu agak sulit untuk menerapkan khususnya industri manufaktur padat karya. Kayak sepatu, garmen, tekstil, itu agak sulit menerapkan physical dan social distancing nya,” ujar Roy.

Kalau seluruhnya normal menjadi tiga shift, sambungnya, kemudian seluruh karyawan masuk, ini potensi penyebaran COVID-19 sangat besar. “Bisa semakin masif penyebarannya dan bisa terlokalisasi hingga akhirnya menjadi penyebarannya di industri-industri,” katanya

Baca Juga:  Kata Wakil Walikota soal Penggeledahan tim KPK di Kota Banjar

Selain itu, perusahaan juga mesti melakukan rapid test untuk memastikan pekerja yang bekerja dalam kondisi baik. Selama ini, Roy menyebutkan, tidak ada perusahaan di Jabar, terutama yang mendapatkan izin beroperasi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melakukan rapid test.

“Walaupun dalam satu syarat itu harus melakukan rapid test kepada seluruh karyawannya, faktanya nggak ada. Nggak dilaksanakan dengan alasan biaya terlalu mahal kemudian juga ketersediaan alat tes terbatas. Jadi dalam hal itu banyak perusahaan yang tidak melaksanakan dan nggak ada juga sanksinya dari pemerintah,” ucapnya. (ROY/DED)

Bagikan:
Left Menu Icon