Kronologi Pembebasan 15 Nelayan Indonesia dari Aparat Malaysia

KESATUCO. Sebanyak 15 nelayan Indonesia berhasil dibebaskan dari Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan kronologi upaya pembebasan tersebut.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, pembebasan dilakukan sebelum kapal tersebut diproses ke ranah hukum oleh aparat Malaysia.

“Pembebasan ditempuh melalui aksi cepat dan negosiasi yang tidak mudah,” kata pria yang disapa Ipunk ini di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Ia menuturkan, KM Abadi Indah ditangkap aparat APMM karena dituduh menangkap ikan di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari landas kontinen Malaysia pada 5 Januari 2020. Mereka langsung dibawa ke wilayah perairan di barat Pulau Jarak Malaysia untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Pada saat kapal tersebut dibawa ke Pulau Jarak-Malaysia, kami mendapat notifikasi dari pihak APMM dan secara cepat kami langsung lakukan klarifikasi melalui data hasil pemantauan KM Abadi Indah yang ada di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP,” jelasnya.

Berbekal data pergerakan KM Abadi Indah melalui Vessel Monitoring System (VMS), Tim Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan pihak APMM yang juga menyajikan data tracking melalui Marine Traffic Unit (MTU) dari Kapal Maritim Tugau (Kapal Pengawas APMM).

Menurut Ipunk, negosiasi berjalan tidak mudah karena APMM mengidentifikasi bahwa KM Abadi Indah melakukan pelanggaran penangkapan ikan di dalam landas kontinen.

“Kami berargumen bahwa perbedaan hasil tracking tersebut disebabkan kedua negara belum menyepakati penggunaan metode tracking yang sama sebagai diamanatkan oleh hasil review pertemuan kelima dari MoU Common Guideline,” kata Ipunk.

Selain itu, ujar dia, pihak KKP juga berargumen bahwa kapal ini drifting atau terbawa arus secara tidak sengaja. Tim Ditjen PSDKP kemudian menawarkan opsi request to leave kepada APMM agar KM Abadi Indah dilepaskan dari proses penahanan.

Opsi ini memungkinkan mengingat adanya skema Common Best Practices (CBP) yang menjadi turunan dari MoU Common Guideline. Namun opsi tersebut tidak langsung diterima oleh aparat APMM.

Pembebasan KM Abadi Indah beserta krunya menjadi yang tercepat karena tanpa proses peradilan. Padahal biasanya, pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap otoritas maritim negara lain, dilakukan setelah menjalani proses hukum.

Berdasarkan data Ditjen PSDKP, dalam dua tahun terakhir terdapat 155 nelayan beserta 20 kapal Indonesia yang ditangkap lantaran illegal fishing. Mereka ditangkap oleh otoritas maritim sejumlah negara, yakni Malaysia, Timor Leste, Myanmar, Thailand, Australia, dan India.

Dari jumlah tersebut, sudah 127 nelayan yang dipulangkan, dengan rincian 31 orang merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2018 dan 96 sisanya merupakan nelayan yang ditangkap tahun 2019. Hingga saat ini, masih ada 27 nelayan yang sedang menjalani hukuman dan satu lainnya meninggal dunia. (ant/end)

Bagikan:
Left Menu Icon