Kriteria Pekerja Dengan Gaji di Bawah Rp 5 Juta yang Bakal Dapat Bantuan

KESATUCO. Pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta akan mendapat bantuan. Rencana itu masih dibahas pemerintah. Bantuan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta jadi upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan syarat-syarat bagi pekerja yang bisa menerima bantuan. Salah satunya, upah per bulan di bawah Rp 5 juta serta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini  diperuntukkan bagi pekerja non-PNS dan BUMN.

Baca Juga:  Mobile COVID-19 Hunter Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Bandung

“Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan,” jelas Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Tak hanya itu, Erick juga menuturkan pekerja yang akan mendapat bantuan adalah mereka yang statusnya masih bekerja, belum di-PHK.

Baca Juga:  Pria Terobos Mapolres Tasikmalaya Sambil Teriak 'Besok Kiamat' Ditahan

“Subsidi untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini. Yang gajinya sudah dipotong 50 persen, sudah ada yang dirumahkan, tapi belum dilepas (PHK) ya, tapi sudah dirumahkan, yang jumlahnya 13,8 juta, gajinya di bawah Rp 5 juta,” ucapnya.

Rencananya, dana yang akan digelontorkan yakni Rp 33.1 triliun. Ia meminta warga untuk tidak menjadikan bantuan itu sebagai hal kontroversi.

“Tapi ini jangan menjadi kontroversi, kadang-kadang kita lakukan ini, oh yang kerja dikasih kita yang nggak kerja nggak dikasih, padahal yang nggak kerja sudah dikasih,” lanjutnya.

Baca Juga:  Terjerat Utang Pinjol, Bos Minimarket di Tasikmalaya Curi Uang di Tokonya Sendiri

Rencananya, program subsidi Rp 600 Ribu itu akan dimulai pada September. Berlanjut pada Oktober, November, Desember 2020.

Maka dari itu, Pemerintah RI bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan, yang diakui Erick datanya solid dan konkrit.

“Dan para pekerja ini benar-benar di luar BUMN dan PNS, jadi benar-benar pekerja di sektor industri dan yang memberi iuran di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menteri BUMN. (Tribunnews)

Bagikan: