Komisi V DPRD Jabar Tidak Akan Intervensi Hasil PPDB 2020

KESATUCO. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Ir H Abdul Hadi Wijaya M.Sc memastikan Komisi V DPRD Jabar tidak akan intervensi hasil Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2020.

Di sisi lain, Abdul Hadi Wijaya mengaku bahagia dan bersyukur bahwa Dinas Pendidikan Jabar sudah menyiapkan konsep PPDB 2020 dengan sangat baik.

Demikian disampaikan Abdul Hadi Wijaya usai menggelar pertemuan Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan para pemangku kepentingan terkait PPDB, yang digelar di Ruang Banmus Gedung DPRD Jabar, belum lama ini.

“Alhamdulillah, pertemuan kemarin membuahkan hasil positif. Saya selaku pimpinan komisi mengapresiasi Dinas Pendidikan Jabar dalam mengambil langkah koordinasi yang mumpuni. Yakni, dengan berbagai instansi atau perangkat daerah, terkait kesiapan datanya,” kata Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS ini, melalui rilisnya, Senin (18/5/2020).

Baca Juga:  Tebang Pohon Tanpa Izin, Pemakaman Umum di Kota Depok Jadi Gersang

Pun halnya dengan data dari Dinas Sosial Jabar, lengkap by name by address. Yakni nama anak-anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk masa usia SMA atau SMK.

Kemudian, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga sudah lengkap data-data tentang KTP. Baik nama dan alamat penduduk, berdasarkan entry nomor KTP.

Juga tentang event-event yang diakui oleh KONI sebagai penunjang untuk jalur prestasi, juga sudah dipegang lengkap datanya oleh pihak Disdik.

“Artinya nanti, untuk verifikasi data itu, pihak Disdik lewat sistem data terpadu pendidikannya, sudah siap dengan back up data basisnya,” ujarnya.

Kesiapan Satgas Saber Pungli

Dengan kelengkapan dan ketepatan data ini, kata dia, diharapkan berbagai gunjingan yang selama ini terjadi atau praktik-praktik data bodong, bisa diminimalisasi atau bahkan dinolkan.

Baca Juga:  Kasus DBD di Kota Tasikmalaya Tinggi, Fogging akan Digratiskan

“Saya juga melihat sudah ada kesiapan yang sangat baik dari Satgas Saber Pungli. Satgas ini ada mulai di tingkat Jawa Barat dan kabupaten kota. Bahkan sampai kecamatan itu ada timnya,” kata legislator dapil Karawang-Purwakarta ini.

Sehingga, sambungnya, ketika ada pengaduan masyarakat Satgas Saber Pungli bisa segera mengkonfirmasikannya di lokasi pengaduan tersebut.

“Semoga ini menjadi semacam perisai untuk menghindarkan praktik-praktik pungutan liar dan semua variannya dalam PPDB tahun ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hadi Wijaya menegaskan, Komisi V DPRD Jabar dalam PPDB 2020 ini sudah berazam tidak akan intervensi. Serta tidak mengizinkan adanya praktik rekomendasi atau katebelece, dan sejenisnya.

Baca Juga:  Deteksi Penyalahguna Narkoba, Lapas Kelas II B Purwakarta Tes Urine Pegawai dan Napi

“Jadi kami, Pimpinan Komisi V, tidak akan melakukan rekomendasi yang mengganggu atau membuat para pengambil keputusan di sekolah menjadi ragu. Yakni, ketika mereka memutuskan apakah seorang peserta didik itu layak terima atau tidak,” katanya.

Dirinya pun berharap agar para pejabat publik atau para pejabat apa pun yang ada di Jawa Barat juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang sudah berlaku.

“Tidak menggunakan jalan jalan atau cara-cara yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari, kita ciptakan PPDB di Jawa Barat yang bersih, adil, transparan. Sehingga, nanti akan menjadi teladan atau referensi untuk masa-masa PPDB di tahun berikutnya,” ucapnya. (Red)

Bagikan:
Left Menu Icon