Komisi V: Anak Korban Perceraian Orang Tua Jadi Fokus DPRD Jabar

KESATUCO. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan studi komparatif. Sasarannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung.

Diketahui, dinas ini memiliki visi terwujudnya perempuan dan anak di Kabupaten Bandung sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak azasi manusia.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz mengatakan, perempuan punya peran strategis membangun negara. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikannya melalui DP2KBP3A.

Baca Juga:  Kapolres Tasikmalaya Kota Borong Kerupuk saat Patroli PPKM, Ada Apa?

“Pentingnya peran perempuan di segala bidang semakin dirasakan sekarang ini. Perempuan sekarang ini tidak hanya berkutat di dalam rumah untuk mengurus segala keperluan. Tapi juga berperan penting di bidang yang lain. Baik itu bidang ekonomi dan politik,” katanya di Kabupaten Bandung, Senin, (14/6/2021).

Sama halnya dengan Anggota Komisi V Siti Muntamah. Dirinya menyebutkan bahwa pihaknya tengah berusaha dan membuktikan keseriusan guna meminimalisir korban anak akibat perceraian orang tua. Dan ini dilindungi oleh pemerintah.

Baca Juga:  Kapolres Tasikmalaya Kota Borong Kerupuk saat Patroli PPKM, Ada Apa?

“Kami dari komisi V mendorong DP3AKB Provinsi Jawa Barat dari segi anggaran agar memberikan hibah khusus untuk DP2KBP3A. Artinya, tingkat kabupaten dan kota ini perlu kita pikirkan. Mengingat, kasus anak di Jawa Barat itu tinggi dan bermacam-macam,” ujar Siti.

Siti Muntamah yang kerap di sapa umi menjelaskan, anak-anak menjadi prioritas utama untuk dilindungi oleh pemerintah dari banyaknya kasus perceraian.

“Dari berbagai macam kasus perceraian yang menjadi perhatian khusus atau yang pertama kita selamatkan itu kan anaknya. Pada posisi ini anak itu adalah korban,” ucapnya.

Baca Juga:  Kapolres Tasikmalaya Kota Borong Kerupuk saat Patroli PPKM, Ada Apa?

Siti berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan dari segi anggaran. Agar ke depannya dibuatkan payung hukum, khususnya untuk perempuan dan perlindungan anak.

“DP2KBP3A diharapkan sebagai payung hukum. Bukan hanya untuk melakukan implementasi dari perlindungan anak, tapi juga meliputi payung hukum. Karenanya harus diberikan anggaran yang cukup,” kata Siti. (Red1)

Bagikan: