Kemendagri Keluarkan Instruksi PPKM Skala Mikro

KESATUCO. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan instruksi untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan skala mikro.

Instruksi yang ditujukan untuk para kepala daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, tentang PPKM mikro dan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 dari tingkat desa hingga kelurahan.

Instruksi yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Kemendagri itu memuat 16 aturan. Poin ketiga meyebut PPKM mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari ketua RT/RW, kepala desa/lurah, satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), bintara pembina desa (Babinsa) hingga tokoh adat dan tokoh pemuda.

Baca Juga:  Beri Kemudahan Pendaftaran dan Pembayaran Iuran, BPJAMSOTEK Gandeng LinkAja

Sementara pada poin kesembilan disebutkan bahwa PPKM mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Kota, di antaranya dengan membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) 50%.

Baca Juga:  Pemkab Purwakarta Kejar Target Vaksinasi

“Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50%, dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,” bunyi poin sembilan huruf d, dikutip Senin (8/2/2021).

Pengaturan pembatasan itu dilakukan si seluruh provinsi Pulau Jawa dan Bali berdasarkan zona, mulai dari zona hijau atau tidak ada kasus di satu RT, dan zona kuning, zona oranye, serta zona merah di mana ada lebih dari 10 rumah dalam 1 RT yang positif corona dalam 7 hari terakhir.

Baca Juga:  Pemkab dan DPRD Purwakarta Sepakati Raperda Retribusi PBG

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari,” bunyi poin terakhir instruksi Kemendagri tersebut. (Red)

Bagikan: