Kecewa Dengan Kinerja dan Moralitas Oknum Pejabat Garut, Advokat Laporkan Ketua DPRD ke BK DPRD

KESATUCO. Syam Yousef SH MH adalah advokat yang namanya kini menjadi perbincangan panas di Kabupaten Garut. Pasalnya, advokat dengan ciri khas topi koboinya ini melaporkan dua pejabat besar di Kabupaten Garut. Tak tanggung-tanggung, ia langsung melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Garut Hj Euis Ida Wartiah ke BK DPRD atas buntut dari penanganan pengaduan Enan selaku Wakil ketua DPRD atas dugaan Pelanggaran Moral dan Kode Etik yang diduga melanggar Tatib DPRD.

Pejabat Publik yang kini menduduki jabatan tertinggi di DPRD Kabupaten Garut merupakan politisi senior di Partai Golongan Karya (Golkar). Syam Yousef sendiri awalnya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra DPC Kabupaten Garut.

Sebelumnya, Syam Yousef yang dikenal masyarakat sebagai advokat sangat lantang membela Enan. Ketika Enan tersandung salah satu kasus, Syam menjadi garda terdepan membela rekannya di partai besutan Prabowo Subianto itu. Bersama Enan, Syam Yosef menjadi kuasa hukumnya dan melaporkan beberapa wartawan dengan tudingan pencemaran nama baik.

Lantas, kini apa yang melatarbelakangi advokat ini melaporkan kolega yang selama ini ia “lindungi”. Kenapa advokat dengan gaya nyentrik ini tiba-tiba melakukan “penyerangan” dengan melaporkan Enan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut.

Ditemui di Kantor Hukum Yos & Rekan, Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (20/05/2020), advokat ini mengatakan, tidak mungkin dirinya membela terus seorang figur yang memiliki persoalan moral. “Tidak mungkin saya terus melindungi pejabat yang memiliki persoalan moral,” ungkap Syam Yousef kepada kesatu.co.

Wawancara media ini dengan Syam Yousef dilakukan malam hari, sehingga aroma kopi hitam yang ia suguhkan menjadi saksi apa yang diungkapkannya kepada media. “Untung kita bertemunya malam hari, sehingga kita bisa sambil ngopi. Karena kita semua sedang menjalankan ibadah puasa,”ujar Syam sambil tersenyum dan menyodorkan kopi hitam dan aneka cemilan di meja tamu.

Baca Juga:  Penuhi Protokol Kesehatan, Stadion GBLA Sudah Bisa Digunakan

Sejenak Syam melupakan gelas berisi kopi yang ia sajikan. Syam Yousef pun menuturkan sikap yang dia ambil terhadap mantan kliennya yang kini masih duduk sebagai anggota legislatif. Menurutnya, ada dua laporan yang berbeda terhadap Enan. Pertama laporan ke Polda Jabar dan kedua laporan ke BK DPRD Garut.

“Kepada masyarakat yang sudah mendengar informasi ini, ingin saya luruskan terlebih dahulu tentang laporan saya terkait saudara Enan. Pertama, laporan ke Polda Jabar yang dituduhkan adalah dugaan ancaman pembunuhan terhadap DK, salah satu warga Garut yang awalnya menjadi klien saya. Saat itu, sebagai kuasa hukum DK, kami datang ke Polda Jabar dan melaporkan saudara Enan,” advokat yang akrab disapa Bang Syam ini.

Sementara untuk laporan kedua ditujukan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Laporan ini terkait dengan dugaan pelanggaran sumpah / janji jabatan sebagai anggota DPRD, moral dan etik. Sehingga ada dua laporan ke lembaga yang berbeda oleh pihak yang sama.

“Dalam KUHP, pelaporan yang disampaikan pelapor dalam delik ancaman pembunuhan itu merupakan dan termasuk kategori delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, ketika ini delik biasa, maka mau ada perdamaian maupun ada pencabutan laporan, maka itu tidak bisa menghentikan pemeriksaan,” ujarnya.

Terkecuali, sambung Syam Yousef, apabila delik aduan. Ketika pihak pelapor ada pencabutan pelaporan, maka pihak penyidik harus menghentikan proses hukum penangan perkara yang dilaporkan.

“Jadi harus bisa dibedakan mana delik biasa dan mana delik aduan. Intinya, pelaporan ke Polda Jabar perkara harus jalan terus, secara hukum acara harus terus berjalan. Kalau ada perdamaian atau pencabutan itu akan membantu meringankan dipersidangan saja, ada pertimbangan hakim. Tapi bukan serta merta menghentikan proses hukum. Tidak bisa itu,” tandasnya.

Laporan di BK DPRD Garut

Syam Yousef menegaskan, terkait laporannya ke BK DPRD Garut, karena persoalan moral dan kode etik merupakan persoalan publik. Moralitas itu sebuah norma yang dilakukan seseorang yang dilakukan di masyarakat.

Baca Juga:  Deteksi Penyalahguna Narkoba, Lapas Kelas II B Purwakarta Tes Urine Pegawai dan Napi

“Disini ada perbuatan pejabat publik yang dianggap amoral. Apa perbuatan amoralnya, diduga menjerumuskan soseorang perempuan dalam terlibat penyalahgunaan narkoba, menyuruh atau membiarkan atau menyetujui proses aborsi. Ada persepsi terjadi perundungan oknum pejabat kepada seorang warga masyarakat,” tandas Syam Yousef.

Laporan mantan kliennya, DK ke BK DPRD Garut sudah diproses. Hasil pemeriksaan oleh BK pun sudah rampung. Namun ada yang menarik di mata Syam Yousef. “Masyarakat harus membuka mata terhadap pekerjaan yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Garut. Menurut saya sangat memalukan. Saya menilai, baik Ketua DPRD Garut maupun BK tidak bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Alasan pengacara ini menilai kinerja Ketua dan BK DPRD Garut tidak profesional diantaranya, setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan masyarakat terkait Enan, BK menyerahkan BA (Berita Acara) hasil pemeriksaan ke Ketua DPRD Garut dan membawanya dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Ironisnya, dalam waktu yang singkat, sesudah BK menyampaikan kepada media sudah menyerahkan BA ke pimpinan DPRD, Ketua DPRD  Garut menyampaikan kepada media bahwa Enan tidak bersalah, tidak menyalahi etik dan moral sebagaimana yang dilaporkan masyarakat.

“Pasal 73 ayat 2 menyebutkan pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada BK paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Pasal 79 ayat 3 menyebutkan pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Tetapi Bu Euis Ida selaku Ketua DPRD Garut malah membeberkannya kepada media. Ini artinya, Ketua DPRD kabupaten Garut secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh DPRD itu sendiri,” tandasnya.

Untuk itu, Syam Yosef mengajak masyarakat Garut untuk bersama-sama mengawasi kinerja DPRD Kabupaten Garut. Fakta dan bukti yang sudah dipertontonkan para oknum petinggi DPRD Garut ini merupakan pelanggaran yang tidak mencerminkan sosok pemberi tauladan kepada rakyat.

Baca Juga:  Hilmi Aminudin Pendiri PKS Meninggal Setelah Terpapar Covid 19

“Pasal 80 ayat 2 menyebutkan sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna. Pasal 52 huruf  h menegaskan piminan DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sangksi dan rehabilitasi anggota DRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sebagai bagian dari warga masyarakat Garut Syam Yosef mengaku malu memiliki sosok-sosok pemimpin di DPRD Garut saat ini. Syam juga mempertanyakan pola pikir Ketua DPRD Garut yang menyatakan E tidak bersalah. Karena tugas BK itu hanya ada dua, yakni terbukti atau tidak terbukti, bukan bersalah atau tidak bersalah. Tetapi rapim dengan gagah berani menyatakan saudara E tidak bersalah.

“Kalau tidak bersalah, maka logika yang dibangun ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah, ada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Ada perbuatan yang dinyatakan tidak bersalah. Maka perbuatan mana yang dinyatakan pimpinan DPRD tidak bersalah. Perbuatan pejabat E tidak bersalah itu yang mana,” terangnya.

Dengan nada geram, Syam Yousef  mempertanyakan statemen Ketua DPRD Garut yang menyatakan E tidak bersalah. “Apakah dengan membiarkan atau mengijinkan aborsi itu tidak bersalah, apakah menggunakan dan mengajak orang lain menggunakan anrkoba tidak bersalah dan apakah dengan melakukan perundungan atau persekusi kepada masyarakat itu tidak salah. Apakah itu yang dinyatakan tidak bersalah atau seperti apa. Saya tidak habis pikir dengan pimpinan DPRD,” tukasnya dengan nada tinggi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Hj Euis Ida Wartiah dan Wakil Ketua DPRD Garut, Enan ketika dikonfirmasi wartawan pada tanggal 15 dan 18 Mei 2020 tidak memberikan jawaban maupun klarifikasinya. (asep ahmad)

Bagikan:
Left Menu Icon