Kang Emil: PSBM di Jabar Efektif Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Soal PSBB Jakarta, Bodebek Siap Menyesuaikan

KESATUCO. Gubernur sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau PSBM efektif menekan angka penyebaran COVID-19.

Salah satu contohnya adalah penanganan klaster institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pada Juli lalu. Yakni lewat PSBM di kelurahan setempat dan berjalan efektif.

Selain itu, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya pun tengah mempelajari keberhasilan sembuh total pada kasus COVID-19 di institusi pendidikan negara tersebut. Ini bertujuan agar bisa merekomendasikan metode penanganan yang sama kepada kasus aktif yang masih ada di Jabar.

“Ketika ada kasus di Secapa, yang ditutup itu bukan satu Kota Bandung, tapi cukup satu kelurahan yaitu kelurahan (Hegarmanah) di mana lokasi Secapa itu berada,” ucap Kang Emil melalui rilisnya, Sabtu (12/9/2020).

“Alhamdulillah PSBM berjalan efektif, sekarang 100 persen perwiranya sembuh dan sekarang sudah dijadikan contoh bagaimana penanganan sembuh 100 persen untuk pasien di Jawa Barat,” ujarnya.

Baca Juga:  Lengkapi Persyaratan CDPOB, Komisi I Serap Pendapat Pakar

Kang Emil menjelaskan, saat ini sekitar 70 persen penyebaran kasus COVID-19 di Jabar terjadi di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) atau wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk itu, terkait rencana Jakarta yang akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kang Emil mengatakan bahwa Bodebek pun akan dengan kebijakan ibu kota.

Tunggu Keputusan Akhir

Meski begitu, Kang Emil menegaskan bahwa Bodebek bukan berarti akan melakukan PSBB ketat. Jabar pun akan menunggu keputusan akhir Jakarta soal PSBB dan melakukan koordinasi bersama kepala daerah di Bodebek.

“Apa pun yang diputuskan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat di zona Bodebek ini akan menyesuaikan. Tapi definisi menyesuaikan itu bukan berarti jawabannya pengetatan PSBB juga. Karena di Jawa Barat selama ini sudah melakukan yang namanya Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan itu efektif,” kata Kang Emil.

“Jadi, kami menunggu saja finalisasi keputusan Jakarta. Lalu saya akan menyesuaikan dengan cepat dan akan dirapatkan dengan wali kota/bupati Bodebek. Kita memang harus koordinasi betul-betul, jangan sampai melakukan kebijakan baru kita berkoordinasi,” ujarnya.

Baca Juga:  Jelang Ramadhan, Pemkab Purwakarta Gelar Operasi Pasar

Selain itu, Kang Emil juga menekankan pentingnya melihat pandemi COVID-19 lewat kacamata kemanusiaan dan ilmiah. Ini untuk mengutamakan nilai tolong-menolong, toleransi, saling memahami, juga saling mendoakan.

Untuk itu, Kang Emil menuturkan bahwa pihaknya siap membantu DKI Jakarta dalam hal ketersediaan ruang isolasi rumah sakit.

Hingga 11 September 2020, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar sekitar 44,33 persen dan dinilai aman. Pasalnya, angka tersebut di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan tingkat keterisian rumah sakit harus di bawah 60 persen.

Perbanyak Kolaborasi

“Jika ruang-ruang isolasi rumah sakit di Jawa Barat dibutuhkan untuk DKI, maka kami dengan senang hati juga berkenan memberikan dukungan (bantuan ruang isolasi),” ucap Kang Emil.

“Karena selalu saya sampaikan, kita ini harus memperbanyak kolaborasi, kurangi kata kompetisi, karena kita sama-sama NKRI,” ujarrnya.

Kang Emil juga meminta pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam meningkatkan rasio pengetesan COVID-19, khususnya bagi Jabar yang memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa.

Baca Juga:  Berikut Data Anggota Polisi yang Lakukan Pelanggaran Sepanjang 2018-2021

Menurut standar WHO, pengetesan COVID-19 perlu dilakukan terhadap minimal 1 persen dari total jumlah penduduk. Sehingga, masyarakat Jabar yang harus dites sebanyak kurang lebih 500 ribu orang.

“Sampai hari ini kapasitas kami hanya sanggup di 0,6 persen. Itu pun sudah luar biasa, 50 ribu pengetesan (metode PCR) per minggu. Tapi karena jumlah penduduk kami banyak, maka persentasenya selalu terlihat lebih kecil (dari provinsi lain),” kata Kang Emil.

“Jadi, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat khususnya untuk Jawa Barat, yaitu untuk meningkatkan stok (kit) PCR-nya dan alat-alatnya sehingga kami bisa memenuhi syarat tadi (pengetesan standar WHO),” ucapnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), hingga Sabtu (12/9) pukul 20.30 WIB, pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Jabar total berjumlah 303.519 pengetesan. (Red)

Bagikan: