Jaksa KPK Tuntut Djoko Saputro Eks Dirut PJT II Pidana Penjara 5 Tahun

KESATUCO. Mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro dituntut bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut, agar majelis hakim menyatakan Joko bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada Senin 11 Mei 2020.

“Menuntut, memohon majelis hakim menyatakan terdakwa Djoko Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa KPK Budi Nugraha.

Baca Juga:  Pria 19 Tahun di Purwakarta Tewas Kecelakaan

Jaksa meyakini, Djoko eks Direktur PJT II itu terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

“Menuntut, menjatuhkan pidana penjara kepada Djoko Saputro pidana selama 5 tahun pidana penjara denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan,” katanya.

Hal yang memberatkan tuntutan, jaksa menganggap perbuatan Djoko tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  7 Keutamaan Salat Dhuha yang Tak Banyak Diketahui

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Djoko belum pernah dihukum, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak menikmati hasil tindak pidana.

Kasus Ini Berawal…

Perkara ini bermula pada 2016 atau setelah Djoko diangkat sebagai Dirut Perum Jasa Tirta II. Saat itu, Djoko diduga memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000.

Baca Juga:  Terjerat Narkoba, Aktor Papan Atas DS Ditangkap Polisi

Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko Saputro tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku

Pembacaan vonis putusan hakim semula akan dibacakan pada Rabu 20 Mei 2020. Namun ditunda hingga 26 Mei 2020 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

.(liputan6.com)

Bagikan:
Left Menu Icon