IPRC Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Sering Terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung

KESATUCO. Pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara atau ASN kerap ditemukan dalam tahapan Pilkada serentak di Jabar 2020. Hal itu diungkap Direktur Operasional IPRC, Idil Akbar, dalam diskusi Pilkada di Jabar 202, Beberapa Temuan Awal, di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Jumat (20/11/2020). ‎

“Ada 42 pelanggaran (netralitas ASN). Rata-rata semua daerah melakukan itu. Kedua, penyebaran informasi hoax, fitnah. Misalnya terjadi di Karawang dan rata-rata terjadi juga di tiap daerah yang melaksanakan pilkada,” ucap Idil Akbar.

Baca Juga:  Anies Baswedan Disarankan Terapkan PSBB Total di Jakarta, Ini Sebabnya

Hanya memang, dari delapan dari penyelenggara Pilkada,pelanggaran terkait netralitas ASN paling sering terjadi di Kabupaten Bandung.

“Paling banyak memang di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung kami sudah konfirmasi ada 22 pelanggaran termasuk juga salah satunya (ASN) ikut kampanye,” ucap dia.‎

Kemudian, pemanfaatan bantuan sosial (bansos) oleh petahana. Calon petahanan memanfaatkan APBD untuk bansos di sisi lain, petahanan itu ikut di pilkada.‎

Baca Juga:  BEM Telkom University Berikan Edukasi Manfaat UU Ciptaker Bagi UMKM

“Kalau bansos itu lebih ke kepala daerah ikut memberikan dukungan kebijakannya ataupun kemudian melakukan ketahapan kampanye supaya bansos dikeluarkan ke masyarakat,” ucap dia.

Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidayat mengakui banyak menerima laporan dan temuan pelanggaran dan netralitas ASN di pilkada ini.

“Dari temuan sendiri, memang didapat informasi ada keterlibatan ASN dan sekarang diproses di Bawaslu,” ucap Iip.

Baca Juga:  Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk Jabar Mencapai 48,27 Juta Jiwa

Ia membenarkan, netralitas ASN terlibat politik praktis pilkada kerap ditemukan di Kabupaten Bandung.

“Kami lihat di Kabupaten Bandung cukup tinggi. Kami konfirmasikan ke Bawaslu dan memang itu adatanya ada dan sudah diproses,” ucap Iip. ‎

Bagikan: