Inilah Syarat Buat PNS untuk Mengikuti Jabatan Fungsional

KESATUCO. Penyetaraan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan bisa diikuti oleh pegawai yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1.

Hal tersebut disampaikan oleh Analis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ike Meidyawati.

Adapun syarat untuk mengikutinya, wajib mengikuti uji kompetensi dan diimbau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

“Diberikan waktu 3 tahun untuk mendapatkan kualifikasi sesuai jabatan fungsional. Jadi, setelah dia duduk, diberi waktu 3 tahun untuk memenuhi kualifikasi, mendapatkan ijazah S1-nya,” kata Ike melalui tayangan Youtube BKN dikutip pada Senin (25/1/2021).

Baca Juga:  Dicari 8 Seniman untuk Diajak ke Bulan

Sementara, untuk jabatan fungsional yang mempersyaratkan pendidikan S2, diberikan waktu 4 tahun sejak diangkat pada jabatan fungsional yang baru.

Selanjutnya, kata Ike, dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat, tetapi tidak dapat diberikan kenaikan jenjang sampai terpenuhinya persyaratan.

Adapun persyaratan penyetaraan jabatan sebagai berikut:

a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Baca Juga:  Instansi Pemerintahan Didorong Gunakan Kendaraan Listrik

b. Berijazah paling rendah D4/S1/S2 atau yang sederajat.

c. Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

d. Memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional.

e. Masa menduduki jabatan paling kurang satu tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) jabatan administrasi sejak Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019.

Baca Juga:  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Canangkan Pasar Sehat

Untuk persyaratan batas usia pensiun, kata Ike, ada pengecualian, tanpa harus menduduki masa jabatan kurang dari satu tahun.

“Tetapi ada pengecualian yang batas usia pensiun apabila yang bersangkutan itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh organisasi, maka ini dikecualikan dari BUP tersebut atas rekomendasi pejabat yang berwenang,” kata Ike. (red)

Bagikan: