Ibadah Haji 2020 Batal, Jemaah Bisa Ambil Dana Haji atau Dikelola BPKH

KESATUCO. Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi  Jabar memberikan pilihan bagi calon jemaah haji tahun 2020 mengenai biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), bisa diambil kembali atau dikelola disimpan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ajam Mustajam, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Jabar, mengatakan, pihaknya memberikan dua opsi bagi calon jemaah yang batal berangkat pada tahun ini.
“Pertama bipih bisa diambil, dan yang kedua bisa dikelola BPKH,” ujarnya, Senin, (2/6).
Dirinya menjelaskan, bagi jemaah haji yang ingin mengambil bipih bisa langsung ke Kemenag kabupaten atau kota setempat, kemudian ke Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), lalu ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan langsung transfer ke rekening masing-masing.
“Bagi calon jemaah haji yang tidak mengambil biaya pelusanasan, biayanya akan dikelola BPKH secara proporsional,” tambahnya.
Ajam, menyebutkan, biaya pelunasan ini ada manfaat untuk calon. Lalu manfaat dari biaya pelunasan haji itu akan dikembalikan kepada jemaah melejang keberangkatan tahun depan.
“Jadi yang dibatalkan biaya pelunasannya bukan biaya hajinya. Kalau biaya hajinya dibatal berarti mengundirkan diri,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akan ditunda sampai 2021. Menteri Agama Fachrul Razi secara daring menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2020 resmi dibatalkan.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena hingga hari ini pihak Arab Saudi tidak membuka akses pelaksanaan haji 2020 untuk seluruh negara di dunia. Untuk itu, pemerintah menganggap tidak ada lagi waktu yang cukup untuk menunggu kelanjutan keputusan Arab Saudi.
Pasalnya tanggal 26 Juni menjadi waktu yang sudah disepakati sebagai jadwal pemberangkatan awal di Indonesia. Keputusan ini diambil setelah melakukan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII DPR RI.
Bagikan:
Left Menu Icon