Fraksi PKS DPRD Jabar : Bansos Untuk Warga Terdampak Covid 19 Harus Dilanjutkan

KESATUCO. Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu tegaskan partai yang dipimpinnya selalu bersama rakyat. Hal itu terbukti lewat keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar dalam beberapa raperda yang berpihak kepada rakyat.

“Lima Raperda sudah selesai. Ada tiga lagi saat ini, termasuk salah satunya raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi covid 19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” ujarnya saat menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat (18/12/2020).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini melihat, RPJMD 2018-2023 harus ada perubahan. Mengingat, situasi pandemi covid 19 masih panjang.

“Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center.Seharusnya, konsen Pemprov Jabar seperti refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 dimaksimalkan,” ucapnya.

Baca Juga:  Kongres Luar Biasa Demokrat Tetapkan Moeldoko Ketua Umum Periode 2021-2026

Maka dari itu, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar harus kritis. Apalagi, kebijakan yang ada saat ini belum berpihak kepada rakyat.

“Bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran. Apalagi di saat Pandemi ini,” ungkapnya.

Dirinya pun meminta penanganan covid 19 di Jabar, harus maksimal. Apalagi, jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.

“Usul Fraksi PKS DPRD Jabar tekait vaksin covid 19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya, di Jabar pun di dengar tentang penanganan covid 19,” terangnya.

Baca Juga:  SBY Nilai Tindakan Moeldoko Tidak Kesatria

Salah satu hal yang harus menjadi fokus ialah bantuan sosial. Dalam hal ini, PKS mendesak gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial covid 19 di 2021.

“Di Pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini,” tegasnya.

Pengamat Politik Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.

“Jadi PKS ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerjasama yang baik,” bebernya.

PKS saat ini, menurutnya tidak punya program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.

Baca Juga:  Antisipasi Penyebaran B117, Ini Permintaan Ridwan Kamil kepada Pusat

“Ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS,” paparnya

Kalau tanpa ada unit itu, Prof Asep melihat PKS dalam posisi yang dikerjakan yang di program kan saja.

“Hasil kajiannya yakni keterbukaan, penyerapan aspirasi dari apa yang dikerjakan PKS saat ini,” jelasnya.

Program PKS merakyat hanya sebagai Improvement bukan Transformasi.

“Arus dua arah harus ada komunikasi dan sinergis. Karena kejujuran keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini,” pungkasnya.

Bagikan: