Ekonomi Minus, Syaikhu: Pemerintah Jangan Ngotot Bahas Omnibus Law

KESATUCO. Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Syaikhu meminta pemerintah untuk fokus tangani COVID-19. Bukan justru ngotot membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32 persen. Kondisi ini membuat Indonesia berada di ambang resesi

“Saya prihatin dengan situasi ini. Ekonomi kita minus, resesi di ambang pintu. Tapi kok pemerintah terkesan ngotot menyelesaikan Omnibus Law. Harusnya fokus atasi wabah COVID-19,” kata Syaikhu lewat rilisnya, Jumat (8/8/2020).

Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu, pilihan fokus harus diambil pemerintah. Sebab terbukti, opsi melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan alasan memulihkan ekonomi, justru tak tepat.

Ini terlihat dari angka kasus positif corona yang terus meningkat. Bahkan, muncul klaster-klaster baru di perkantoran dan sebagainya. Ini terjadi karena memang belum saatnya Indonesia memasuki ‘New Normal’.

Baca Juga:  Fadli Zon: Rezim Komunis Memang Kejam

“Jauh-jauh hari sudah kami sampaikan dari F-PKS. Kita belum saatnya longgar atau ‘New Normal’. Karena wabah belum sampai puncaknya,” ucap Syaikhu.

Setidaknya, lanjut mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, pemerintah fokus pada dua solusi. Pertama, Penanganan COVID-19, karena satu-satunya cara yang dapat memulihkan mobilitas warga adalah dengan memberikan rasa aman agar warga berani beraktivitas.

“Rasa aman inilah yang belum dapat diberikan oleh Pemerintah,” ujar Syaikhu.

Belum Maksimal

Hal ini terjadi karena Pemerintah belum maksimal dalam melakukan penanganan COVID-19. Ini terbukti dari penelitian yang dilakukan Deep Knowledge Group, konsorsium perusahaan investasi internasional, terkait daftar 100 negara yang dianggap aman dari pandemi COVID-19.

Daftar ini dibuat berdasarkan 130 parameter berbagai macam data mulai dari efisiensi karantina, kemampuan pengawasan serta deteksi. Termasuk, kesiapan sistem kesehatan, hingga efisiensi kerja pemerintah.

Baca Juga:  Polresta Tasikmalaya Sita 345 Knalpot Bising

Hasilnya, Indonesia menempati peringkat 97, di atas Bahama, Laos, dan Kamboja. Menurut Universitas Oxford, bahkan Indonesia mendapat nilai D, paling rendah di antara semua negara ASEAN, bahkan Kamboja.

“Dari penilaian yang dilakukan, terlihat bahwa efisiensi kerja pemerintah ternyata masih buruk,” tegas Syaikhu.

Padahal, lanjut Syaikhu, dengan banyaknya keterbatasan Indonesia di bidang kesehatan, maka dibutuhkan kinerja luar biasa Pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Dengan cara ini, ekonomi juga akan tumbuh.

Menurut Syaikhu, kondisi ini tercipta karena pemerintah terkesan tidak fokus dan lebih mementingkan ekonomi. Kemudian, ditambah lagi terkesan lebih memperhatikan RUU Ciptaker. Padahal RUU ini mendapat banyak penolakan dari berbagai komponen masyarakat.

“Ini aneh. Ada apa dengan Omnibus Law? Kok sangat ngotot sekali untuk segera disahkan. Sementara urusan COVID-19 masih belum tertangani dengan optimal,” kata Syaikhu.

Baca Juga:  Fahmi Ajak Media Angkat Potensi Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BPS juga mencatat dari 17 sektor, sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan yang paling tajam. Di mana sektor ini mengalami kontraksi sebesar 30,84 persen.

Syaikhu berpendapat, seharusnya pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terbukti tidak memberikan sentimen positif kepada masyarakat.

Kemudian terus berusaha meningkatkan respons terhadap penanganan COVID-19. Caranya dengan menerapkan isolasi dan memberi bantuan sosial ke daerah zona merah, untuk memutus semaksimal mungkin rantai penyebaran.

“Langkah ini harus segera dilakukan pemerintah. Sekali lagi jangan ngotot bahas Omnibus Law. Fokus dulu tangani Covid-19,” ucap Syaikhu. (Red)

Bagikan: