DPRD Jabar Tampung Semua Aspirasi BPSK

KESATUCO. DPRD Jabar menampung semua aspirasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Terutama mengenai upaya penguatan dan kesejahteraan pegawai BPSK di Jawa Barat.

Ketua komisi II Rahmat Djati mengatakan, DPRD akan mengupayakan keberpihakan anggaran untuk mendukung program BPSK tetap berjalan. Meskipun hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Apalagi di tengah pandemi covid 19 yang memaksa harus menyesuaikan dengan anggaran.

“Nantinya akan bertahap, 50 persen di tahun anggaran 2021 dan di anggaran perubahan kita upayakan 50 persen untuk sisanya,” ujarnya usai beraudiensi dengan BPSK di Gedung DPRD Jabar, Jumat (11/6/2021).

Dirinya meyakini,di 2022 program dan anggaran untuk BPSK akan dipersiapkan lebih matang. Terutama dari APBD Provinsi Jawa Barat.

“Pada tahun 2022 BPSK ini, kita siapkan untuk lebih matang. Baik dari sisi program ataupun pembiayaanya di APBD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Bahkan dirinya akan membahas lebih lanjut terkait berbagai keinginan BPSK. Hal itu seperti keinginan BPSK untuk memiliki payung hukum lokal guna menopang tugas dan fungsinya.

“Jika diperlukan payung hukum berupa perda,bisa didiskusikan dengan Disperindag. Apakah dirasa perlu atau tidak, kita akan menyesuaikan dan sekaligus kita akan melakukan kajian di internal komisi. Kita ingin BPSK terjaga performance kinerjanya untuk perlindungan konsumen juara di Jawa Barat,” pungkasnya.

Bagikan: