DPR Ultimatum BPOM Terbitkan Izin Vaksin Covid 19

Vaksin Covid-19 tiba di tanah air.

KESATUCO. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menekankan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menerbitkan izin penggunaan dalam keadaan darurat vaksin covid 19. Hal itu agar vaksinasi bisa dimulai awal 2021.

“BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021. Sementara Bio Farma dan Kemen-BUMN harus segera memastikan pasokan vaksin pada 10 hari terakhir 2020 ini,” ujar Farhan dalam keterangan persnya, Senin (21/12/2020).

Menurutnya, pemerintah harus memberikan transparansi yang terukur. Hal itu agar tmasyarakat tidak bingung.

“Sampai saat ini, kementerian terkait belum memberikan kejelasan keamanan dan kenyamanan publik dalam menerima vaksinasi,” ucapnya.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi Presiden Jokowi yang memastikan vaksinasi dimulai 2021. Terlebih, tanggapan cepat Presiden terhadap suara masyarakat yang ingin vaksinasi digratiskan dan tidak dikaitkan dengan keanggotaan BPJS.

“Pernyataan Presiden artinya ada akselarasi dan perubahan signifikan dari kebijakan – kebijakan kementerian dan lembaga negara yang mendapat tugas penanganan pandemik ini, yang rasanya bertele – tele dan tidak gercep (gerak cepat),” ungkapnya.

Baca Juga:  Dapat Bantuan dari Dedi Mulyadi, PSK yang Hamil Ini Berjanji Berhenti Jual Diri

Rencananya, sebanyak 75 juta warga Indonesia diminta untuk divaksinasi dengan biaya sendiri dan 104 juta orang direncanakan akan gratis dengan syarat terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Kemenkes harus mengeluarkan sebuah skema baru vaksinasi covid 19 yang tadinya hanya gratis untuk 25 juta penerima, sedangkan mandiri untuk 75 juta. Sekaligus kita berharap Kemenkeu dan Kemendag menyiapkan jalur impor khusus bagi jutaan dosis vaksin yang akan disuntikan ke jutaan orang mulai Januari 2021,” terangnya.

Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar sudah diterbarukan untuk efisiensi penerimaan vaksinasi.

“Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS,” tambahnya.

Farhan meminta para pembantu Presiden untuk tidak setengah – setengah merealisasikan kesiapan vaksinasi. Jangan sampai, janji Jokowi untuk vaksinasi warga dimulai Januari terhenti akibat perdebatan atau kelalaian internal pembantu Jokowi.

Baca Juga:  Penderita Thalasemia dan Hemofilia Kerap Dapat Perlakuan Tidak Baik

“Kita rasanya seperti mendapat harapan dari ketegasan dan kecepatan Presiden merespon situasi. Tapi kita punya pertanyaan besar dan harapan – harapan yang belum terjawab oleh Kementerian dan Lembaga Negara pembantu Presiden,” terangnya.

Menurutnya, pernyataan presiden beberapa waktu lalu adalah sebuah narasi besar dari pemerintah. Namun, tidak ada transparansi dari kementerian dan lembaga negara yang diharapkan bisa mewujudkan perintah kepala negara.

“Dengan berat hati kita mencoba realistis saja,pemerintah tidak ada transparansi, hanya punya narasi soal vaksinasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh penduduk. Presiden ke-7 Indonesia ini menyebut vaksinasi akan dilakukan mulai Januari 2021.

“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin COVID-19 ke masyarakat gratis. Insya Allah vaksinasi COVID-19 akan dilakukan pada Januari 2021. Semua akan mendapatkan vaksinasi. Semuanya gratis. Tetapi ini butuh waktu untuk disuntikkan karena data terakhir yang divaksin 182 juta orang,” ujar Jokowi dalam konferensi pers digital, Rabu 16 Desember 2020.

Baca Juga:  Ini Sembilan Wilayah Rawan Gempa Bumi yang Perlu Diwaspadai 2021

Pemerintah Indonesia menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Enam jenis vaksin itu diproduksi oleh enam lembaga berbeda, yaitu PT Biofarma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNtech, dan Sinovac Biotech.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Kamis 3 Desember 2020. Berdasarkan SK Menkes tersebut, vaksin COVID-19 akan bisa dipakai setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Red)

Bagikan: