Di Sidang Etik, Komisioner Bawaslu Sukabumi Bantah Jadi Anggota Parpol

KESATUCO. Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi Nuryamah membantah semua tudingan yang disangkakan kepadanya oleh Andika Rusmana Putra, yang menuding Nuryamah sebagai Komisioner Bawaslu Sukabumi, juga aktif di parpol.

Bantahan tersebut ia sampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (13/2/2020).

“Saya sangat membantah (atas semua tudingan pengadu),” ujarnya saat dihubungi Kesatuco, Jumat (14/2/2020).

Dirinya menegaskan bukan seorang anggota partai politik seperti yang disangkakan. Apalagi, sebelum menjadi anggota Bawaslu, dirinya merupakan pendamping desa yang juga tidak boleh dari anggota partai.

Baca Juga:  Tangani Khusus, BNNK Sukabumi Bentuk TAT

“Kami menjalankan tugas sesuai tupoksi dan amanat undang-undang. Saya sudah klarifikasi semuanya ke DKPP dan saya bukan anggota parpol di Sukabumi,” ucapnya.

Terkait hasil sidang dugaan pelanggaran kode etik , dirinya menyerahkan sepenuhnya ke DKPP. Sejauh ini pun, belum ada kapan waktu pengumuman keputusannya. “Belum dikasih tahu (waktu pengumuman putusan sidang), kita sama sama tunggu saja,” ungkapnya.

Sebelumnya Nuryamah disidang terkait aduan dari Andika Rusmana Putra ke DKPP. Aduan tersebut berkaitan ada nama yang menyerupai dengan anggota Bawaslu tersebut di dalam kepengurusan salah satu partai di Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:  Aksi Terjun Payung Puluhan Anggota Brigif Hiasi Langit Kota Sukabumi

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi menjalani sidang etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dugaan jadi pengurus di salah satu partai politik. Sidang DKPP digelar di Kantor KPU Jabar.

Andika mengatakan, laporan yang dia sampaikan merupakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam laporannya, ia menyebut seorang komisioner Bawaslu tercatat pada SK kepungurusan salah satu parpol peserta pemilu.

Baca Juga:  Satgas Bentukan KPK Kerja Keras Cari Nurhadi

“Dengan memegang asas praduga tak bersalah saya sebagai pelapor siap untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya. Demi menciptakan pengawas pemilu yang berwibawa dan bebas dari intervensi kekuasaan” ucapnya, Kamis (13/2/2020).

Andika menyayangkan, hal itu harusnya tidak terjadi.

“Jika dugaan pelanggaran Kode etik itu terbukti, berharap DKPP RI memberikan sanksi yang seberat-beratnya dan DKPP patut mempertanyakan kinerja tim seleksi rekrutmen calon” ucap dia. (Jay)

Bagikan:
Left Menu Icon