Dengan Alasan Corona, Menkumham Yasonna Usulkan Koruptor hingga Napi Narkoba Bisa Dibebaskan

KESATUCO. Para terpidana kasus korupsi yang saat ini sedang menjalani hukuman, bisa segera bebas. Namun tentu saja hal itu bisa terlaksana jika usulan revisi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengusulkan agar
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan segera direvisi.

Revisi aturan itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Corona di lembaga pemasyarakatan.

Politisi PDIP ini beralasan, saat ini kondisi lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas. Sehingga sangat rawan terhadap penyebaran virus corona.

Namun kata Yasonna, tidak semua narapidana bisa langsung bebas berdasarkan revisi peraturan pemerintah ini.

“Bagaimana merevisi PP Nomor 99 tentu dengan kriteria ketat untuk sementara ini,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI, Rabu, 1 April 2020.

Setidaknya ada empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan. Siapa saja mereka?

Pertama, narapidana yang bisa dibebaskan berdasarkan revisi PP ini, yaitu mereka yang terjerat kasus narkotika dengan masa pidana 5 hingga 10 tahun, namun telah menjalani dua pertiga masa pidananya. Saat ini, narapidana narkotika ini berjumlah sekitar 15.482 orang.

Kedua, narapidana kasus korupsi yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. Berdasarkan data Kemenhumkam, saat ini para terpidana kasus korupsi berjumlah sekitar 300 orang.

Ketiga, narapidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah. Mereka bisa bebas jika sudah menjalankan dua pertiga masa tahanannya. Jumlah terpidana khusus ini sekitar 1.457 orang.

Terakhir, revisi PP 99 tahun 2012 bisa menyasar untuk membebaskan terpidana warga negara asing yang kini berjumlah 53 orang.

“Jadi kami akan laporkan ini di ratas (rapat terbatas) dan minta persetujuan presiden agar kebijakan revisi ini sebagai suatu tindakan emergency dapat kami lakukan,” tuturnya. (red)

sumber: detik.com

Bagikan:
Left Menu Icon