Dedi Mulyadi Setuju Gaji Semua Pejabat Negara Dipotong Separuh untuk Tangani Covid 19

KESATUCO. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dedi Mulyadi mengaku setuju semua gaji anggota DPR dipotong untuk membantu penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Menurutnya, jumlah gaji yang dipotong bisa sampai separuh.

“Saya setuju usulan pemotonga gaji para anggota DPR separuh dan dananya disalurkan ke rumah sakit rujukan di dapil masing-masing,” kata Dedi, Kamis (26/3/2020).

Namun, kata Dedi, pemotongan gaji jangan hanya berlaku untuk anggota DPR. Tetapi juga untuk semua pejabat di negeri. Mulai tingkat menteri, gubernur, bupati hingga wali kota.

Baca Juga:  Tingkat Penyebaran Masih Tinggi, Pemerintah Konsentrasi Penanganan Covid-19 di Tiga Provinsi Ini

“Karena negeri ini perlu teladan,” kata mantan bupati Purwakarta ini. Menurut Dedi, uang itu bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan tenaga medis yang menangani corona, seperti alat pelindung diri (APD).

Sebagian diberikan kepada tenaga medis sebagai stimulus. Khusus anggota DPR, kata Dedi, dana dari pemotongan gaji jangan tersentral di pusat. Tetapi dikumpulkan untuk langsung disumbangkan ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing.

“Tinggal dibagi. Anggota DPR berapa sih di daerah. Tinggal keridhaannya didata. Uangnya mau diserahkan ke RS mana. Bikin daftar RS, lalu isi. Penggunaan uangnya untuk pembelian APD dan stimulis tenaga medis,” kata Dedi.

Baca Juga:  Cerita Ketua RW soal Penghuni Rumah yang Simpan 402 Kg Sabu di Sukabumi

Dedi juga mengimbau tes corona atau rapid test untuk pejabat, mulai anggota DPR, menteri hingga pejabat di daerah harus dilakukan di akhir. Ia meminta dahulukan pemeriksaan untuk masyarakat dan tenaga medis.

Konsekuensi jadi pejabat “Kalau kita mau berpihak pada publik, maka seluruh pejabat itu diperiksanya nanti belakangan. Semuanya, bukan hanya anggota DPR, tetapi untuk semua para pejabat negara. Periksa terlebih dahulu masyarakat, perawat dan tenaga medis,” kata Dedi.
Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi jabatan bahwa para pejabat harus mendahulukan kesehatan publik. Kata Dedi, pejabat itu ibarat ibu yang bangun lebih pagi dan memasak, tetapi makannya belakangan.

Baca Juga:  Tungku Pabrik Peleburan Besi di Purwakarta Meledak, Satu Karyawan Tewas

Setelah memastikan semua anaknya makan, baru dia makan. “Itu yang dilakukan ibu kita dulu,” katanya.

Bagikan:
Left Menu Icon