Dana BOS Kerap Lambat Diterima Sekolah, Ini Kata Kadisdik Purwakarta

KESATUCO. Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS adalah salah satu dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia. Namun, pencairannya kerap mengalami keterlambatan setiap tahunnya.

Tak hanya terjadi di sejumlah wilayah kabupaten atau kota, keterlambatan dana BOS ini rupanya terjadi di seluruh sekolah yang ada di tanah air.

Dimintai tanggapannya terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Purwakarta DR H Purwanto M.Pd mengakui keterlambatan BOS.

Disebutkannya, ini secara teknis masih menunggu hal-hal pengolahan perubahan yang pencairannya kini dilakukan langsung dari pusat ke sekolah bersangkutan.

“Sekarang ada perubahan petunjuk teknisnya. Kemarin baru ada pertemuan membahas soal dana Bos di Bank Jabar,” kata Purwanto di Purwakarta, Rabu (19/2/2020).

Banyak Guru Belum Memiliki NUPTK

Selain itu, Purwanto menambahkan, permasalahan lainnya terkait lambatnya pencairan ini lantaran masih banyak guru yang belum memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Serta, belum masuknya guru-guru tersebut ke dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

“Sementara guru-guru honorer ini justru 50 persennya dibayar dari dana BOS. Kemarin-kemarin itu pencairan dari APBD provinsi ke sekolahnya telat karena transfer dari pusat belum masuk ke Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya.

Purwanto berharap dengan sistem yang saat ini berubah, yakni pencairan langsung diberikan ke sekolah dari pusat, bisa semakin membaik.

“Kalau ternyata tak semakin baik ya berarti harus diakui perubahan itu belum bisa memecahkan masalah,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi syarat bahwa NUPTK menjadi acuan para guru honorer dapat dana BOS.

NUPTK ini dibutuhkan untuk mendapat gaji tambahan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi guru honorer. Berdasarkan aturan baru, tambahan gaji dari dana BOS hingga maksimal 50 persen dari gaji mereka.

Namun hal tersebut akan sia-sia karena ada syarat NUPTK yang tidak dimiliki oleh semua guru honorer.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Purwakarta, Darman menyebutkan, ada sebanyak 400 orang yang berstatus sebagai guru honorer di Purwakarta.

“Belum, jumlah (guru honorer) itu belum sepenuhnya memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik,” katanya.(Hru/Add) 

Bagikan:
Left Menu Icon