Ciptakan Penyiaran Bermutu dan Bersih, DPRD : Harus Ada Langkah Konkrit

KESATUCO. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman menegaskan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat harus memiliki langkah konkrit. Khususnya dalam menciptakan penyiaran yang bermutu dan bersih di Jawa Barat.

“Perlu langkah-langkah konkrit agar tercipta penyiaran yang bermutu dan bersih,” ujarnya, Selasa (4/5/2021).

Sehingga, masyarakat bisa lebih dewasa dalam mencerna berbagai informasi publik. Terutama menghindari tayangan -tayangan yang menggiring masyarakat untuk percaya dengan hal berbau klenik dan mistis.

“Justru dengan adanya penayangan (mistis dan klenik) seperti itu bisa membangun opini negatif dan bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang digelar KPID Jabar. Hal itu semakin memperpanjang barisan mata rantai pengawasan publik terhadap produk penyiaran.

“Ini menjadi upaya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan untuk menyuguhkan penyiaran yang bermutu. Apalagi, diikuti para akademisi dari berbagai perguruan tinggi,” ungkapnya.

Di sisi lain, dirinya pun meminta pemerintah pusat mengkaji regulasi peralihan TV analog ke digital. Sebab peraturan seperti undang- undang Omnibus Law tentang penyiaran karena akan berdampak pada Peraturan Daerah (Perda).

“Jangan sampai, ketika masyarakat harus masuk ke era TV digital namun kesiapan perangkatnya tidak ada,” terangnya.

Menurutnya, Hal tersebut akan menyulitkan ke depannya. Sebab, TV digital akan semakin banyak dan bisa menjadi tantangan besar.

“Diprediksi bisa mencapai tiga sampai 10 kali lipatnya dari TV analog yang ada sekarang,” pungkasnya

Bagikan: