Cegah Politisasi Bansos, Bawaslu Surati Wali Kota Depok

KESATUCO. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Depok menyurati Wali Kota Depok Mohammad Idris dan instansi lainnya guna mencegah politisasi bansos.

Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani mengatakan, surat yang dikirim tersebut ditujukan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menjadikan bansos dari pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik.

“Ini upaya melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bansos di masa Pandemi COVID-19. Kami sudah kirim ke Walikota, Sekda dan jajaran PNS, TNI dan Polri serta DPRD,” kata Luli melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2020).

Dikatakan Luli dalam surat tersebut pihaknya meminta Wali Kota Depok dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah dengan mengatas namakan diri pribadi atau golongan.

Baca Juga:  Diduga Terlibat Penyerangan dan Penganiayaan, Enam Pria di Bandung Diamankan Polisi

“Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah diatas namakan dirinya atau dilabelin untuk kepentingan politik,” katanya.

Selain itu Luli mengungkapkan, kasus politisasi bantuan sosial pemerintah untuk penanganan pandemi Virus Korona telah terjadi di sejumlah daerah. Dan peluang politisasi bantuan sosial itu di manapun bisa terjadi termasuk di Kota Depok.

“Dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah masa penganggulangan COVID-19. Untuk itu, Bawaslu Kota Depok berupaya mencegah politisasi bansos di masa pandemi COVID-19,” katanya.

Surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut, kata Luli, mengacu pada pasal 71 dan pasal 73 UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Baca Juga:  Anak Sekda Karawang Negatif Konsumsi Sabu, Akan Dicek Darah dan Rambut

Hindari Oknum Elite Politik yang Kerap Ambil Jalan Pintas

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan calon perseorangan dan menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar tentang pencegahan tindak pelanggaran.

Lebih lanjut ia menerangkan, ketentuan pasal 71 menjelaskan, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

”Di pasal 76 UU No. 9/2015 kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Baca Juga:  Minimarket di Ujungberung Dijebol Maling, 30 Slip Rokok Diembat

Pihaknya juga menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang kerap menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas.

Berangkat dari hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Depok untuk ikut mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah.

Baik yang bersumber dari APBN/APBD yang rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

“Kami, di Bawaslu akan fokus upaya pencegahan agar tumbuh kesadaran di seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya personalisasi bantuan sosial pandemi COVID-19 untuk kepentingan kelompok tertentu,” ucapnya.(yopi/dede)

Bagikan:
Left Menu Icon