Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam, Kemenag Terbitkan Aturan Baru

KESATUCO. Aksi kekerasan seksual di lingkungan kampus Perguruan Tinggi Islam menjadi perhatian khusus Kementerian Agama (Kemenag). Salah satunya dengan menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Pedoman ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019.

Sebelumnya, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Komnas Perempuan telah menjalin sinergi untuk menggelorakan semangat anti kekerasan seksual, terutama di wilayah Perguruan Tinggi.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, mendorong PTKI di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta, proaktif dalam mencegah fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurutnya, objek kekerasan bukan saja mengarah kepada perempuan saja, tetapi menyasar laki-laki sebagai korbannya juga.

Baca Juga:  Ini Cara Menindaklanjuti Salah Transfer Uang di Bank

“Kementerian Agama menjadikan butir-butir penting dalam moderasi beragama, praktik keagamaan, yang di dalamnya membangun relasi antara laki laki dan perempuan. Banyak kajian yang dilakukan dalam konteks ini, dan masih ada ruang pemikiran yang masih kosong,” kata Muhammad Ali Ramdhani, Selasa (18/08), dalam forum tadarus Litapdimas yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Dimoderatori Mahrus selaku Kasi Penelitian dan Pengelolaan HAKI, Litapdimas ke-16 ini mengangkat tema mengenai “Saya PTKI, Saya Anti Kekerasan Seksual”. Diskusi webinar ini  membahas secara detail bagaimana peran aktif kampus PTKI dalam mencegah fenomena kekerasan seksual pasca terbitnya SK Dirjen.

Ada lima bab dalam SK ini, yaitu: (1) pendahuluan, (2) memahami kekerasan seksual pada perguruan tinggi, (3) kebijakan, prinsip dan standar penanganan korban, (4) mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan (5) penguatan kapasitas PTKI.

Baca Juga:  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Canangkan Pasar Sehat

Sanksi dalam pedoman ini diatur secara berjenjang. Tindak kekerasan seksual akan disidang dalam Dewan Etik untuk selanjutnya dilaporkan ke Menag. Unsur pidana dalam tindakan tersebut, bisa dilaporkan ke ranah hukum. Pihak kampus akan memberikan pendampingan kepada korban.

Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Suwendi mengatakan, tema ini diangkat dalam rangka menegaskan peran Ditjen Pendidikan Islam sebagai lokomotif dan pionir gerakan anti kekerasan seksual di wilayah Perguruan Tinggi.

“Kami dari Subdit terus menggawangi dan mengawal isu ini, termasuk dalam menyusun SOP dan tindak lanjut dari SK Dirjen agar bisa diturunkan ke dalam Peraturan Rektor di masing-masing Perguruan Tinggi kita,” ujar Suwendi dalam sambutannya.

Baca Juga:  Kabar Baik untuk Linmas Kabupaten Bogor, Pemkab Naikkan Insentif

Hadir sebagai narasumber, Rektor IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan Alimul Muniroh, mengatakan fenomena kekerasan seksual selama ini sudah biasa terjadi. Ibarat gunung es, kata dia, praktik kekerasan seksual ini terlihat kecil di permukaan, tetapi ada banyak kejadian yang tidak terlihat dan tidak terduga dan jumlahnya sangat besar.

“Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, di luar juga banyak,” kritik Alimul Muniroh.

Ia menilai, aturan di kampus tentang kekerasan seksual selama ini masih bersifat formalitas. Menurutnya, sanksi yang ada kurang tegas diberlakukan kepada pelaku kekerasan. (red)

Bagikan: