BPJAMSOSTEK Serahkan Data BSU Tahap II ke Kemnaker

KESATUCO. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menyerahkan data 3 juta pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah alias BSU Tahap II kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (1/9/2020).

Sebelumnya, BPJAMSOSTEK pun sudah menyerahkan 2,5 juta data pekerja penerima BSU Tahap I pada Senin (24/8/2020) lalu.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengatakan, penyerahan data pekerja calon penerima BSU ini merupakan kali kedua yang dilakukan secara bertahap setiap pekannya.

Sehingga tercapai target keseluruhan penerima BSU sebanyak 15,7 juta, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

“Dari target 15,7 juta calon penerima BSU, saat ini telah terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis sampai dengan tiga tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 11,3 juta. Dari jumlah tersebut telah kami serahkan sebanyak total 5,5 juta data peserta dalam dua tahap,” kata Agus melalui rilisnya, Rabu (2/9/2020).

Dua Alternatif

Agus menjelaskan, ada dua alternatif tindakan atas nomor rekening pekerja yang tidak lolos validasi berlapis BPJAMSOSTEK.

Baca Juga:  Kelola Duit WTP, Purwakarta Dapat Insentif Daerah Rp 11,9 Miliar

Alternatif pertama, pihak BPJAMSOSTEK akan mengembalikan data nomor rekening kepada perusahaan peserta untuk melakukan konfirmasi ulang. Ini dilakukan jika penyebabnya bukan karena ketidaksesuaian dengan Permenaker 14/2020.

Alternatif kedua adalah kondisi di mana data peserta tidak valid karena tidak sesuai kriteria yang disebutkan dalam Permenaker dimaksud. Maka, nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU. Jumlah data rekening peserta tidak valid ini mencapai 1,6 juta orang

“Kami terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan. Yakni, dengan batas waktu telah diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020. Kami juga berharap
perusahaan mempercepat proses penyampaian data yang dikonfirmasi ulang,” ujar Agus.

Di sisi lain, Agus mengimbau kepada masyarakat pekerja agar selalu waspada terhadap munculnya potensi penipuan hingga pencurian data.

“Kami mendapati ada upaya pencurian data via media sosial dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK. Saya tegaskan bahwa syarat penerima BSU ini mutlak berdasarkan kriteria dari Permenaker 14 tahun 2020,” ucap Agus.

Baca Juga:  Penyebab Banjir Bandang Bogor dan Sukabumi

Jadi, jika ada pekerja yang merasa kriterianya telah terpenuhi, cukup menunggu dana ditransfer ke rekening. Artinya, kata Agus, tidak perlu memberikan data atau informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.

Wewenang Pemutakhiran Data

Untuk wewenang pemutakhiran data terkait program BSU hanya dapat dilakukan oleh HRD perusahaan langsung ke sistem BPJAMSOSTEK.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai program BPJAMSOSTEK dan BSU, masyarakat dapat mengakses akun media sosial resmi BPJAMSOSTEK @bpjs.ketenagakerjaan pada Instagram. Bisa juga, @bpjstkinfo pada platform Twitter, dan BPJS Ketenagakerjaan pada Facebook. Di mana keseluruhan akun tersebut sudah berstatus terverifikasi.

“Kami sangat mengharapkan kerjasama semua pihak agar proses pengumpulan nomor rekening pekerja calon penerima BSU ini berjalan lancar. Agar dana BSU yang diterima para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat dimanfaatkan dengan baik, dan perekonomian Indonesia kembali normal,” kata Agus.

Baca Juga:  Banjir Bandang Juga Terjang 5 Desa di Cidahu Kabupaten Sukabumi

Di tempat terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Purwakarta, Herry Subroto mengatakan, sebanyak 140 ribuan pekerja di Purwakarta diajukan mendapat BSU tersebut. Data ini dikumpulkan BPJAMSOSTEK Cabang Purwakarta berdasarkan persyaratan yang diatur pemerintah pusat.

“Data hasil pendataan yang diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Penerima Subsidi Upah sebanyak 140.559 orang,” ujar Herry.

Menurutnya data tersebut telah diserahkan kepada BPJAMSOSTEK pusat untuk divalidasi. Hasil validasi yang berhak menerima bantuan juga ditetapkan oleh pusat.

Herry menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah pusat atas perhatiannya terhadap masyarakat pekerja. Apresiasi serupa juga ditujukan kepada seluruh peserta BPJAMSOSTEK yang sangat kooperatif saat dimintai data terkait bantuan subsidi upah tersebut.

“Bantuan subsidi upah ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang sempat terpuruk di masa pandemi COVID-19 ini,” ucapnya. (Red)

Bagikan: