Bentuk Penyederhanaan Regulasi, Omnibus Law Tak Harus Ditolak

KESATUCO. Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahali menilai Omnibus Law tidak harus ditolak. Sebab, inisiatif pemerintah tersebut untuk menyederhanakan regulasi.

“Omnibus Law menjadi permasalahan bagi kelompok pekerja dan prngusaha, tapi iniatif pemerintah dalam menyederhanakan regulasi ini perlu diapresiasi seluruh masyarakat,” ujarnya, Rabu (1/4/2020).

Apalagi, dalam penyusunan Omnibus Law ini melibatkan sejumlah unsur. Mulai dari akademisi, pengusaha, dan pemerintah. Ke tiga elemen tersebut berpengaruh terhadap investasi pada penetapan omnibus law. “Konsep ABG (Akademisi, Bussinesman, dan Goverment) memiliki pengaruh penting dalam fungsi investasi di Indonesia,” ucapnya.

Meskipun kata ketua Kadin Sumatra Utara ini, masih terjadi multitafsir tentang omnibus law. Sehingga omnibus law ini masih diperdebatkan. “Pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia sebenarnya belum memahami omnibus law itu apa. Pemerintah pun sepertinya belum melakukan sosialisasi. Sehingga masih diperdebatkan,” ungkapnya

Menurutnya, omnibus law bukanlah sebuah kebiri yang akan menyebabkan banyak hal tidak berjalan. Lewat penyederhanaan peraturan, pemerintah berkeinginan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatnya investasi di Indonesia. “Omnibus law pada dasarnya adalah menyederhanakan regulasi. Maka omnibus law harus dikaji oleh akademisi dan pengusaha,” terangnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Raden Muhammad Mihradi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memprediksi bahwa hukum membuat investasi tidak menarik. Hal itu terlihat dari regulasi bertumpuk, birokrasi beberlit, hingga waktu mengurus perizinan mengular. “Obesitas regulasi menimbulkan dampak serius. Mulai dari lemahnya daya saing investasi dan pertumbuhan sektor swasta,” paparnya.

Baca Juga:  Status Covid 19 Purwakarta Sudah Biru, Pariwisata Mulai Buka

Dirinya menyontohkan di bidang kemudahan berusaha EODB yang dirilis Bank Dunia (World Bank), Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara. Dalam laporan 2019, posisi Indonesia tercatat turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 menjadi 67,96. “Omnibus Law hadir menjadi terobosan untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum,” terangnya.

RUU Omnibus Law sebenarnya mengambil konsep hukum di negara-negara common law. Hal itu memang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem civil law. “Sehingga wajar jika masyarakat Indonesia agak kurang akrab dengan omnibus law, walaupun Indonesia sudah memiliki UU yang serupa. Pada prinsipnya, omnibus law adalah satu undang-undang yang mengatur beberapa kepentingan luas yang serupa,” paparnya.

Dari segi hukum, UU model omnibus law adalah barang baru bagi Indonesia. Hal ini harus diterima masyarakat sebagai bentuk terobosan hukum untuk menjadikan masa depan Indonesia semakin maju. “Adapun beberapa catatan diantaranya adalah pertama, ada semangat yang baik dan bagus dalam mengefisiensi keluhan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia,” terangnya.

Baca Juga:  Ditegur Satpol PP Terkait Izin Produksi, Tambang Pasir di Cirende Purwakarta Tutup Aktivitas Galian

Meskipun, semangat Presiden Joko Widodo membuat terobosan omnibus law tidak linear saat dimasukkan dengan teknis omnibus law. Salah satunya, terlalu banyak materi dalam omnibus law yang disinggung, seperti UU tentang pers, UU tentang kesehatan, dan lainnya yang tidak berkenaan dengan investasi. “Ada terobosan yang menjadi masalah, di mana PP bisa menggeser UU. Secara umum, hukum di Indonesia tidak memberikan peluang di mana PP bisa mengganti atau menggeser UU,” paparnya

Selain itu, Presiden Joko Widodo sepertinya gelisah, karena ketika Pilkada berlangsung serentak, menjadikan hubungan antara pusat dan daerah seperti terputus. Di satu sisi, Kepala Daerah merasa sebagai sosok independen dari pemerintah pusat karena telah dipilih oleh rakyat di daerahnya. “Hal ini dikuatkan dengan keluhan BKPM bahwa ada kepala daerah yang tidak mengikuti instruksi Presiden tentang investasi,” jelasnya

Permasalahan utama adalah ada konfigurasi politik yang berbeda antara pusat dan daerah. Sehingga, perintah presiden bisa diterjemahkan berbeda. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mencoba untuk menarik perizinan yang diatur pemerintah daerah, menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Semangat reformasi adalah desentralisasi kekuasaan, di mana kewenangan dibagi antara pusat dan daerah. Jika peraturan perizinan daerah ditarik ke ranah pemerintah pusat, maka akan timbul perdebatan tentang sistem desentralisasi yang menjadi ruh dari refromasi,” terangnya

Baca Juga:  Anak Sekda Karawang Negatif Konsumsi Sabu, Akan Dicek Darah dan Rambut

Masukan kalangan akademisi kepada pemerintah adalah, dalam melakukan sosialisasi omnibus law, pemerintah seharusnya melakukan secara bertahap. Pertama memberikan paradigma ke masyarakat bahwa omnibus law akan berkomitmen pada demokrasi. Kedua, pemerintah pusat akan membuat komitmen pada pemerintah daerah, dan ketiga, pemerintah pusat dan daerah akan menjalankan komitmen pada penegakan hukum. “Selanjutnya, bisa teruskan pada perumusan pasal yang dilakukan secara tehnis,” paparnya

Apalagi, omnibus law didominasi oleh pasal yang mengatur pada perizinan. Ada dilema di mana Pilkada yang tidak sehat, maka perizinan dijadikan sarana menunjang pemenangan, meski tidak selalu. “Solusi utama masalah tersebut tidak berarti harus mencabut seluruh kewenangan perizinan yang dikelola pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan semangat akademis, permasalahan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan mengedepankan demokrasi ekonomi yang berjalan sehat, yang linear dengan penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak benar, dan terhadap oknum-oknum yang bermain dalam perizinan,” terangnya.

Ketua PBNU Drs. KH. Abbas Muin, Lc menambahkan, perlu banyak kajian berkaitan undang undang. Apalagi, undang undang tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. “Adanya Undang-undang bertujuan untuk memayungi kehidupan masyarakat, termasuk memayungi nasib NU,” pungkasnya.

Bagikan:
Left Menu Icon